Khofifah Sebut Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun Jadi 0,29 Persen, Terendah di Pulau Jawa
Cak Sur May 25, 2026 01:32 PM

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, memastikan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan signifikan.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 0,29 persen.

Capaian tersebut, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.

Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025 angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun sebesar 4,26 persen poin, dari sebelumnya 4,55 persen pada 2020, menjadi 0,29 persen pada 2025.

Intervensi Tepat Sasaran

Gubernur Khofifah mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen, atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan progres positif setiap tahun. 

Berikut perkembangan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur:

  • Tahun 2020: 4,55 persen
  • Tahun 2021: 2,23 persen
  • Tahun 2022: 1,80 persen
  • Tahun 2023: 0,82 persen
  • Tahun 2024: 0,59 persen
  • Tahun 2025: 0,29 persen

Khofifah menegaskan, capaian tersebut tetap berhasil diraih, meski standar garis kemiskinan ekstrem global mengalami penyesuaian dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.

Pengangguran dan Kemiskinan Ikut Menurun

Selain kemiskinan ekstrem, berbagai indikator ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan.

Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025.

Angka tersebut, juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.

Di sektor pendidikan vokasi, tingkat pengangguran lulusan SMK juga turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujar Khofifah.

Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Tertinggi di Pulau Jawa

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jawa Timur juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif.

Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year.

Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang beberapa sektor utama, yakni:

  • Industri pengolahan: 31,45 persen
  • Perdagangan: 18,77 persen
  • Pertanian: 10,51 persen

Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,40 persen.

Pemprov Jatim Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan

Khofifah menyebut, keberhasilan penurunan kemiskinan dan pengangguran tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial hingga relawan masyarakat.

Pemprov Jatim juga terus memperkuat berbagai program strategis secara terintegrasi, di antaranya:

  • Perlindungan sosial adaptif
  • Pemberdayaan UMKM
  • Penguatan ekonomi keluarga
  • Bantuan sosial dan PKH Plus
  • Program Desa Berdaya
  • Perlindungan pekerja rentan
  • Intervensi berbasis data P3KE
  • Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.