Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan anggaran sebesar Rp268 triliun di tahun 2026 terserap optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG. Dari target 80 juta penerima manfaat, sekarang per Mei 2026 sudah 62 juta, sepertinya tidak lama lagi target 80 juta tercapai," kata Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan progres kinerja BGN per 22 Mei 2026, alokasi khusus anggaran MBG sebesar Rp248,28 triliun (93 persen dari pagu) digunakan untuk operasional MBG. Per 22 Mei 2026, anggaran MBG ini telah terserap sebesar Rp83,02 triliun atau sekitar 33,43 persen.

Sebagai dukungan manajemen dan sektoral, sisa anggaran digunakan untuk belanja pegawai/operasional non-MBG (Rp7,45 triliun) serta program pemenuhan gizi nasional dan tata kelola sistem strategis.

BGN juga menyampaikan capaian operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebesar 29.225 di 38 provinsi. Angka tersebut mencapai 102 persen dari rencana awal sebesar 28.562 SPPG.

Selain itu, BGN juga telah melakukan ekspansi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di mana sebanyak 14.355 SPPG saat ini sedang dalam proses pengajuan. BGN juga menyatakan, kehadiran puluhan ribu SPPG ini diproyeksikan mendorong perputaran uang di tingkat daerah hingga mencapai Rp78,9 triliun.

Secara nasional, Program MBG telah melayani total 62.454.064 penerima manfaat (66,9 persen dari total data induk yang mencapai 86,9 juta jiwa), dengan rincian kategori penerima dari peserta didik sebanyak 48.350.393 anak (76,1 persen terlayani); balita 6.303.775 anak (37,7 persen terlayani); ibu menyusui 2.066.533 jiwa (75,2 persen terlayani); ibu hamil 868.259 jiwa (35,3 persen terlayani); serta santri 644.664 jiwa (44,2 persen terlayani).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya masih menangguhkan atau suspend 1.152 SPPG sebagai langkah tegas bahwa tidak ada kompromi untuk penyalahgunaan standar Program MBG.

Dalam proses evaluasi dan pengetatan standar operasional, BGN mencatat sebanyak 4.581 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya sejak awal 2025 hingga saat ini untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan.

Dadan menegaskan, penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh demi menjaga mutu Program MBG secara nasional.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan.