TRIBUN-MEDAN.com - Film Pesta Babi yang menampilkan kerusakan hutan di Papua menjadi perbincangan hangat di media sosial. 

Penayangan film Pesta Babi ini juga kerap mendapatkan pembatasan oleh aparat negara. 

Namun, Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri mengaku sudah menonton film ini dan merasa sedih dengan kerusakan ekologi di Papua. 

Megawati memastikan bahwa film itu menampilkan visual yang sesuai fakta. 

Film dokumenter Pesta Babi merupakan karya dari antropolog Cypri Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono.

Film itu menunjukkan deforestasi yang terjadi di beberapa wilayah di Papua Selatan untuk kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Film berdurasi 106 menit itu kini tengah menjadi sorotan publik setelah ada beberapa acara nonton bareng (nobar) dibubarkan.

Kembali lagi kepada pernyataan Megawati, ia menganggap apa yang diperjuangkan oleh warga adat di Papua Selatan seperti yang tergambar dalam film Pesta Babi merupakan hal wajar.

Bahkan, dia mengaku sampai menangis ketika menonton film tersebut.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?" kata Megawati saat berbicara dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dikutip dari laman resmi UGM, Senin (25/5/2026).

Baca juga: TAK Sabar Tunggu Persidangan, Jokowi Pastikan Datang dan Bawa Dokumen Ijazahnya ke Pengadilan

Baca juga: NAMA Tengku Ika Utami Putri Mendadak Viral, Pelantikan CPNS Kejari Deli Serdang Pun Dibatalkan

Megawati pun mengkritik cara pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang justru mendorong kerusakan lingkungan.

Menurutnya, langkah semacam itu dilakukan dengan mengabaikan hak masyarakat adat.

Dia juga menyoroti pentingnya visi pembangunan Indonesia yang bersifat jangka panjang. Megawati mengatakan ketika ada presiden baru terpilih, maka visi tersebut berujung berubah.

Ia menuturkan perlunya haluan negara yang jelas dalam pembangunan jangka panjang Indonesia.

"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," jelasnya.

Sinopsis Singkat Film 'Pesta Babi'

Film Pesta Babi disutradarai oleh Cypri Jehan Paju Dale dan Dandhy Laksono.

Dalam pembuatannya, mereka berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.

Sementara, film ini menyoroti PSN yang membuat masyarakat adat di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan tergusur.

Disebutkan dalam film total ada pembukaan hutan untuk kepentingan PSN seluas 2,5 juta hektare yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi.

Beberapa proyek yang disorot terkait lahan untuk kebutuhan biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan.

Selain itu, Pesta Babi turut menyoroti pengerahan militer untuk mendukung kesuksesan PSN tersebut.

Film berdurasi 106 menit ini juga merekam bagaimana jaringan politikus, investor, bahkan hingga gereja berhadapan dengan gerakan sosial masyarakat dan komunitas adat. 

Kini Pesta Babi sudah dapat ditonton secara resmi di kanal YouTube Jubi TV setelah sebelumnya hanya dapat diakses melalui acara nobar.

Hingga hari ini, total film tersebut telah ditonton sebanyak 6,6 juta kali sejak pertama kali diunggah pada Jumat (22/5/2026) lalu.

Dibuat 4 Tahun

Dandhy menyebut butuh waktu empat tahun hanya untuk sekedar melakukan perekaman video. Sementara, data penunjang lainnya seperti hasil riset dikumpulkan lebih lama lagi.

"Kami mengerjakannya intensif dua tahun terakhir. Tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Bahkan risetnya lebih lama lagi, Bang Cypri Dale sudah lama juga meneliti di Papua."

"Jadi bahan-bahan beliau adalah gagasan awal untuk melihat risetnya dan juga pendekatan dengan masyarakat yang kami syuting," katanya dalam program Saksi Kata di YouTube Tribun Pekanbaru pada Kamis (15/5/2026).

Dengan proses produksi begitu panjang, Dandhy pun menyindir pihak-pihak yang melarang nobar film Pesta Babi tersebut sebagai "orang pemalas".

Pasalnya, dia berharap seharusnya mereka yang melarang bisa membantah film tersebut dengan data tandingan, alih-alih melakukan larangan.

"Paling enak kan, pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas. Larang aja. Bukannya bantah, tetapi ngelarang," katanya sambil tertawa.

Menurutnya, jika aksi pembubaran itu memang dilakukan setelah adanya perintah dari rezim, Dandhy menganggap adanya penurunan standar keterbukaan ketika ada pihak yang mengkritik pemerintah.

Padahal, dia menyebut film ini diproduksi berdasarkan riset ilmiah yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun.

"Bayangin gini, kalau ini (nobar Pesta Babi) dilarang oleh rezim, standar informasi dan kredibilitas itu begini: (ketika pemerintah ditanya) berapa anggarannya? (pemerintah jawab) Pokoknya ada," sindir Dandhy.

"Sementara kita yang warga negara yang bayar pajak, bekerjanya lebih keras untuk berargumen dengan data. Mereka yang kita bayar dengan pajak kita, yang harus dibayarnya lebih keras lagi dengan data, justru ngomongnya 'pokoknya ada,'" tuturnya.

Dandhy pun berharap, ketika dirilisnya film 'Pesta Babi' ini, maka pemerintah bisa merefleksikan terkait kebijakannya di Papua apakah bersifat seperti penjajah atau kolonial atau tidak alih-alih hanya melakukan upaya represif seperti pembubaran nobar.

"Harusnya menonton film ini dimulai dengan itu (mempertanyakan apakah adanya penjajahan bersifat kolonialisme di Papua). Setelah selesai film, ya harus memulai lagi dengan itu," ujarnya.

(*/tribun-medan.com)