TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Aksi demonstrasi karyawan di depan kantor pusat PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat tanggapan langsung dari manajemen.
Executive Director Customer Relationship Management (CRM) PT Indomarco Prismatama, Gondo Sudjoni buka suara menanggapi tuntutan pekerja terkait perubahan skema lembur hingga tudingan intimidasi di sejumlah cabang.
Gondo mengatakan perusahaan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan karyawan dan memastikan persoalan tersebut sedang dibahas bersama.
"Kami semuanya menampung semua aspirasi yang masuk ke kami. Untuk kemudian nanti dibicarakan bersama," kata Gondo, Selasa (26/5/2026).
Ia menyebut polemik yang muncul saat ini kemungkinan dipicu perbedaan persepsi di lapangan.
Menurutnya, Indomaret tidak menghapus kebijakan lembur secara keseluruhan seperti yang disuarakan sebagian pekerja.
"Jadi kita tidak benar-benar menghapuskan lembur. Ada yang diganti hari libur, ada juga yang masih dibayarkan upah lemburnya," ujarnya.
Gondo menjelaskan, skema penggantian lembur saat ini masih dalam pembahasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Menurut dia, mediasi juga melibatkan perwakilan pekerja dan serikat buruh.
"Selain ada di sini yang menyampaikan aspirasinya, kita juga sedang ada pertemuan di kementerian untuk membahas hal ini. Nanti mungkin ada titik temu yang akan diumumkan setelah pembahasan selesai," katanya.
Saat ditanya soal kepastian kriteria lembur mana yang dibayar dan mana yang diganti hari libur, Gondo belum memberikan rincian.
"Nah ini yang lagi dibahas di sana. Jadi saya belum mendahului," ucapnya.
Gondo mengatakan penyesuaian kebijakan dilakukan di tengah meningkatnya tekanan biaya operasional perusahaan.
Ia menyebut kenaikan BBM, kemasan, bahan baku, hingga distribusi membuat beban usaha semakin tinggi.
"Semua biaya semakin tinggi. Ini berakibat kepada biaya operasional," ujarnya.
Menurut Gondo, kondisi itu membuat perusahaan harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan hak pekerja.
Ia mencontohkan distribusi ke toko-toko di luar kota membutuhkan biaya besar karena jarak tempuh bisa mencapai ratusan kilometer.
"Kalau yang di luar kota ada yang jaraknya sampai 200 kilometer. Ini kan biayanya tinggi sekali. Sementara kita harus tetap memberikan servis kepada konsumen," katanya.
Meski begitu, Gondo menegaskan perusahaan tetap berupaya agar sebagian lembur tetap dibayarkan.
Dalam aksi hari ini, sejumlah pekerja juga menyinggung dugaan intimidasi dari pihak manajemen di beberapa cabang.
Menanggapi hal itu, Gondo membantah tegas.
"Enggak ada ya. Untuk apa perusahaan mengintimidasi?," katanya.
Menurut dia, hubungan kerja berjalan berdasarkan perjanjian kerja yang berlaku antara karyawan dan perusahaan.
Gondo juga menepis anggapan bahwa ada perbedaan arahan antara kantor pusat dan cabang.
Ia menegaskan kebijakan perusahaan bersifat satu pintu dan sudah memiliki standar operasional yang sama.
"Kebijaksanaan dari kantor pusat maupun cabang itu semuanya sudah disampaikan dengan jelas, sama," katanya.
Menurutnya, kemungkinan ada perbedaan penerimaan informasi di lapangan sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menambahkan penyampaian kebijakan seharusnya tidak dilakukan secara lisan.
"Kadang-kadang penyampaian, orang yang menerimanya itu bisa benar atau enggak menerimanya. Makanya kemungkinan ada misunderstanding. Sudah ada SOP-nya dan jelas. Harusnya sudah ada poin-poinnya," kata dia.
Terkini, mediasi resmi sudah difasilitasi Kemenaker.
Pihak perusahaan kini menunggu hasil pembahasan bersama pemerintah dan perwakilan pekerja.
Di sisi lain, tuntutan pekerja terkait pembayaran lembur, dugaan intimidasi, hingga kejelasan kebijakan di lapangan masih menjadi sorotan.
Hasil mediasi di Kemenaker diperkirakan akan menjadi penentu arah kebijakan berikutnya terkait polemik lembur di jaringan Indomaret.
