TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons keputusan pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 sebesar Rp67 triliun.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah menjalankan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” kata Nanik kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Menurut Nanik, penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada belanja operasional agar penggunaan dana program lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menyesuaikan anggaran MBG 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan selisih Rp67 triliun tersebut dialokasikan sebagai dana cadangan pemerintah.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, BGN mengurangi jadwal pemberian makan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
“Tetap melakukan beberapa langkah penghematan, seperti melayani lima hari yang awalnya enam hari. Juga saat-saat libur sekolah tidak melakukan pelayanan MBG, kecuali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Baca juga: Fraksi Golkar di MPR Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai MBG, Singgung Nasib Guru Honorer
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyesuaian tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan efisiensi dilakukan agar anggaran tetap tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas layanan gizi.
“Penghematan tertentu sesuai instruksi presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah,” ujar Purbaya.
Dalam APBN 2026, pagu resmi anggaran BGN tercatat sebesar Rp268 triliun.
Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Nanik mengungkapkan hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Meski ada efisiensi pada sejumlah pos operasional, pemerintah memastikan program tetap berjalan.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Baca juga: KPK Soroti BGN: Lembaga Baru, Infrastruktur Belum Siap, Tapi Kelola Anggaran Jumbo MBG
