TRIBUN-MEDAN.COM – Ramai kritikan TNI-Polri ikut urus MBG, ini jawaban Wakil Kepala BGN.

Adapun Wakil Kepala BGN Irjen Pol. (Purn.), Sony Sonjaya, menjelaskan soal keterlibatan TNI-Polri dalam program MBG.

Ia menyebutkan keterlibatan TNI-Polri dalam MBG itu merupakan bentuk penugasan institusional.

Sebelumnya, keterlibatan TNI-Polri dalam program MBG ini mendapatkan kritik banyak pihak karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

TNI diketahui mengelola 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Polri sebanyak 1.000 SPPG.

Namun, BGN menyatakan keterlibatan TNI-Polri itu difokuskan pada percepatan infrastruktur, keamanan, dan tata kelola. 

Sony pun menegaskan, yang memasak tetap para relawan dan pengurus dapurnya adalah Yayasan Kemala Bhayangkari.

Baca juga: SALING Tuduh Selingkuh dan Rebutan Harta, Anggota Polisi Terjungkal ke Parit Didorong Istri dan Anak

"Memang bukan tugas pokok (TNI-Polri). Tugas pokok Polri itu adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, pemelihara Kamtibmas.

Loh, Kak kok mengurus dapur? Kan yang mengurus dapur bukan anggota Polri, Yayasan Kemala Bhayangkari," jelasnya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu (27/5/2026).

Begitu pun dengan TNI, Sony mengatakan bahwa yang mengurus dapur MBG bukan para tentaranya, tetapi yayasan dari TNI.

"Hanya memang secara institusional diberikan tugas kepada Polri dan TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan loh, polisi kok sekarang ngurus dapur. Polisi itu hanya instansi yang diberi tugas," tegas Sony. 

"Kemudian pelaksananya adalah Yayasan Kemala Bhayangkari. Emang di dapur-dapur polisi masak? Enggak, yang masak itu relawan. Pemimpin yayasannya juga yayasan Kemala Bhayangkari, jadi polisinya tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi, jangan diselewengkan," ungkapnya.

Baca juga: TERUNGKAP Penyebab Anggota Polisi di Medan Jatuh ke Kolam Kering Gegara Dikejar Istri dan Anak

Sony pun menjelaskan awal mula TNI-Polri diberi tugas untuk mengelola dapur-dapur MBG itu.

"Jadi pada awalnya bahwa target itu 5.000 SPPG, 5.000 SPPG itu kita belum ada gambaran siapa orang-orang yang mau mendukung membangun 5.000 dapur, waktu itu belum SPPG ya, 5.000 unit pelayanan, siapa?" 

"Sosialisasi belum dilakukan, juknis belum ada, aturan-aturan teknis belum ada.

Tapi kita harus sudah punya target 15 juta untuk tahun 2025, 15 juta berarti ada 5.000, siapa? Oke, kita beri tugas saja Polri 1.000, TNI 2.000," paparnya.

Sony menjelaskan alasannya karena TNI-Polri bisa langsung diajak komunikasi pada saat itu.

"Ayo, ini penugasan, bukan penawaran. Ini penugasan ya kan waktu itu," ujarnya.

Sebelumnya, Sony juga mengatakan alasan TNI-Polri dipilih karena instansi tersebut telah memiliki pasukan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, karena di awal Program MBG berjalan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harus ada percepatan.

"Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG)."

"Yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu," terang Sony pada 26 April 2026 lalu.

Menurut Sony, dengan skema tersebut, pemerintah dapat melakukan percepatan karena tidak mungkin seluruh SPPG dapat dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa yang tentu akan membutuhkan waktu cukup lama.

Baca juga: Pabrik Tahu di Kisaran Terbakar Hebat saat Malam Takbiran, Kerugian Ditaksir Capai Ratusan Juta

"Oleh karena itu, kalau sekarang (ada yang bertanya) 'Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?' Itu ceritanya begitu."

"Jadi, kalau sekarang orang datang 'Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?' Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk," ungkapnya.

Sony kemudian mengungkapkan bahwa MBG dibidik menjadi salah satu program yang bisa menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. 

Oleh karena itu, proses percepatan pembangunan SPPG menjadi salah satu hal penting yang dapat mencapai target tersebut.

*/tribun-medan.com