TRIBUNPEKANBARU.COM - Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana sebesar Rp100 miliar dari APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Guntur, muncul tanda tanya besar dalam pengelolaan anggaran negara setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut tidak mengetahui detail alokasi dana tersebut.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya koordinasi dan transparansi dalam administrasi keuangan pemerintah.
PDIP juga mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kasus serupa proyek-proyek pemerintah sebelumnya yang menuai polemik akibat minimnya pengawasan dan akuntabilitas.
"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).
Menurut Guntur ketidaktahuan bendahara negara atas pengeluaran sebesar Rp100 miliar merupakan sinyal bahaya bagi sistem keuangan domestik.
Publik kini mempertanyakan bagaimana dana rakyat bisa keluar tanpa sistem pengawasan dan transparansi yang semestinya.
"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.
Baca juga: Aroma Rendang Akhiri Pelarian Napi yang Kabur di Pekanbaru, Diduga Kelaparan Selama Sembunyi
Baca juga: Terungkap Alasan Napi Kabur dari Rutan Pekanbaru, Ngaku Ketakutan Usai Dapat Ancaman
PDIP juga menyoroti aspek teologis dalam penggunaan dana APBN untuk kurban atas nama pribadi Presiden.
Guntur menyebut bahwa dalam ajaran Islam, ibadah kurban bersifat personal dan harus menggunakan harta milik pribadi, bukan uang negara yang dihimpun dari 280 juta rakyat lintas agama.
"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," tutur Guntur.
Meskipun Istana sempat memberikan klarifikasi bahwa pengadaan sapi tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan, PDIP menilai fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Keberadaan atribut nama Presiden pada sapi-sapi tersebut dinilai sarat akan kepentingan pencitraan.
"Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial. Mencampur adukkan keduanya bukan hanya keliru secara teologis, ia juga memanipulasi makna ibadah untuk kepentingan citra," katanya.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo selaku kepala negara untuk menjaga asas keadilan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.
Penggunaan APBN secara eksklusif untuk ritual satu agama dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan sosial dan penilaian diskriminatif dari pemeluk agama lain.
"Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas mesjid atau kas gereja. Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat. Tidak bisa dipakai seenaknya apalagi demi kepentingan pribadi dan kepentingan pencitraan politik belakang," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium untuk Idul Adha 2026, dengan harga mencapai Rp130 juta per ekor.
Program ini menggunakan anggaran APBN sekitar Rp100 miliar melalui Bantuan Kemasyarakatan Presiden
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra Sugiat Santoso justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden adalah hal yang wajar.
"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan, bantuan presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada momentum hari raya keagamaan.
Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik.
Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya.
"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," pungkas Sugiat.
