TRIBUNTRENDS.COM - Wacana memperluas pembelajaran bahasa asing di sekolah kembali menjadi perbincangan nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Bahasa Perancis dipelajari oleh siswa di seluruh Indonesia.
Di tengah semangat memperkuat daya saing generasi muda di tingkat global, muncul pertanyaan besar mengenai kesiapan dunia pendidikan nasional untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Sejumlah kalangan menilai penguasaan bahasa asing memang penting sebagai bekal menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompetitif.
Namun di sisi lain, implementasi kebijakan baru dinilai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan kesiapan sumber daya pendidikan yang tersedia.
Sorotan itu salah satunya datang dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan sekolah, tenaga pengajar, hingga sarana pendukung pembelajaran.
Baca juga: Dituding Boros Anggaran, Gerindra Sebut Prabowo Lanjut ke Austria dan Hungaria Setelah Perancis
Menurut Hetifah, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana rencana pengajaran Bahasa Perancis akan diterapkan di sekolah-sekolah.
Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji secara matang mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib saja baru mulai dijalankan pada tahun ini.
"Terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Perancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini," ujar Hetifah kepada Kompas.com, Minggu (31/5/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa aspek paling mendasar yang harus menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru," sambungnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang selama ini kerap muncul setiap kali ada kebijakan pendidikan baru.
Banyak sekolah di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, bahkan untuk mata pelajaran yang sudah lama menjadi bagian dari kurikulum nasional.
Hetifah menilai pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah tidak menjadi pihak yang terbebani ketika kebijakan baru diterapkan.
Menurutnya, pengajaran Bahasa Perancis tidak cukup hanya dituangkan dalam aturan atau instruksi, tetapi juga harus didukung oleh guru yang kompeten dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
Tanpa kesiapan tersebut, dikhawatirkan tujuan mulia meningkatkan kemampuan bahasa asing siswa justru sulit tercapai di lapangan.
Ia mendorong pemerintah untuk mempersiapkan berbagai sarana pendukung yang memungkinkan siswa mempelajari Bahasa Perancis secara efektif dan menyenangkan.
Baca juga: PDIP Curigai Agenda Tersembunyi Prabowo yang 3 Kali ke Perancis Tahun Ini: Publik Jangan Dikibuli
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing memang penting bagi generasi muda Indonesia yang akan menghadapi persaingan global di masa depan.
Karena itu, Komisi X DPR pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperluas kemampuan bahasa asing peserta didik.
Namun menurutnya, metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan karakter siswa saat ini.
"Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori," ucap Hetifah.
Pendekatan yang lebih interaktif dinilai mampu membuat siswa merasa lebih dekat dengan bahasa yang dipelajari. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan.
Hetifah menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa asing bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan di sekolah.
Menurutnya, kualitas pengajaran, kesiapan guru, serta minat siswa justru menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.
Jika ketiga aspek tersebut tidak dipersiapkan secara matang, penambahan mata pelajaran baru berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjalankan setiap kebijakan pendidikan secara bertahap dan realistis.
"Dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik," imbuhnya.
Baca juga: Trump Tandai Negara yang Ogah Bantu AS di Selat Hormuz, Inggris dan Perancis Jadi Sasaran Empuk
Perdebatan mengenai pengajaran Bahasa Perancis bermula setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis.
Dalam pertemuan bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026), Prabowo mengungkapkan keinginannya agar Bahasa Perancis diajarkan kepada para pelajar Indonesia.
Menurut Prabowo, langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan dunia yang terus berubah.
"Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut segera memantik diskusi luas di kalangan akademisi, praktisi pendidikan, hingga politisi. Sebagian menyambut baik gagasan tersebut sebagai upaya memperluas wawasan global generasi muda Indonesia.
Namun sebagian lainnya mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada visi besar, melainkan juga kesiapan nyata di ruang-ruang kelas yang tersebar dari kota hingga pelosok negeri.
Di tengah antusiasme dan perdebatan yang berkembang, satu hal yang kini menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa rencana besar tersebut dapat diterapkan secara realistis tanpa menambah beban baru bagi dunia pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
***
(TribunTrends/Kompas)
