TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah dokter yang memiliki kompetensi bersertifikasi di bidang intervensi nyeri di Indonesia masih sangat terbatas. 

Saat ini, hanya sekitar 50 dokter yang memiliki sertifikasi tersebut dan sebagian besar masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan layanan penanganan nyeri kronis dan muskuloskeletal di Indonesia. 

Akibatnya, banyak pasien kesulitan mendapatkan akses layanan yang tepat, bahkan memilih berobat ke luar negeri.

Pendiri dan Program Director Pain Management Network (PMN), Dr. dr. Theresia CT Novy, SpKFR, FIPM, FIPP, CIPS, mengatakan keterbatasan jumlah tenaga medis dengan kompetensi khusus di bidang intervensi nyeri perlu segera diatasi melalui pendidikan dan pelatihan.

"Saya baru saja mengajar di Malaysia. Dokter-dokter di sana bercerita bahwa mereka sedang menunggu 20 pasien, dan sebagian besar berasal dari Indonesia, dengan biaya yang bahkan lebih mahal di sana. Bahkan, ada pasien dari Jakarta yang rela terbang ke Taiwan hanya untuk mendapatkan terapi Platelet-Rich Plasma (PRP)," ujar dr. Novy.

Hal tersebut dikatakan Novy dalam forum ilmiah PMN Gala Dinner 2026 di Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh 60 dokter spesialis dari berbagai wilayah, termasuk dari Aceh, Pekanbaru, Banjarmasin, hingga Manokwari.

Menurutnya, ketidakmerataan informasi dan keterbatasan jumlah praktisi di daerah membuat jutaan pasien nyeri di Indonesia kerap kebingungan mencari rujukan.

Padahal, penanganan nyeri kronis membutuhkan pendekatan multidisiplin melalui Interventional Pain Management (IPM) yang memerlukan kompetensi khusus di luar kurikulum reguler dokter spesialis.

PMN bersama Pusat Pengembangan Kedokteran Indonesia (Pusbangki) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) melakukan akselerasi pemerataan edukasi penanganan nyeri di Indonesia. 

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan target Indonesia Bebas Nyeri 2030.

Kepala UKK Pusbangki FKUI, Dr. dr. Irzan Nurman, MSc, EPC, QWP, AIFO-K, FINEM, CI, CMC, CMNLP, menilai pemerataan kompetensi dokter akan membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam negeri.

"Dengan kompetensi dokter kita yang merata dan meningkat, pasien bisa mendapatkan hasil klinis terbaik secara lebih hemat dan efisien di dalam negeri, tanpa perlu terbebani biaya akomodasi ke luar negeri," katanya.

PMN berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap pendidikan berkelanjutan bagi dokter yang ingin mendalami bidang manajemen nyeri. 

Dengan semakin banyak dokter yang memiliki kompetensi intervensi nyeri di berbagai daerah, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas diharapkan semakin merata.

Sementara itu, Besar Senior FKUI, Prof. Dr. dr. Darto Satoto, Sp.An-TI, Subsp.An.Reg(K), mengaku optimis target Indonesia Bebas Nyeri 2030 dapat dicapai. 

"Kuncinya ada pada kekuatan pendidikan, promosi kesehatan yang gencar, serta persatuan antar-disiplin ilmu untuk terus menambah jumlah dokter yang kompeten menangani nyeri di lapangan,” kata Prof. Darto.

Dalam dunia medis modern, penanganan nyeri mengikuti kaidah step ladder (tangga terapi), yang dimulai dari rehabilitasi fisik tanpa obat, terapi medikamentosa (obat-obatan), tindakan intervensi (IPM), hingga opsi terakhir berupa operasi.

Pada level intervensi, salah satu inovasi regeneratif paling mutakhir yang kini sudah bisa diaplikasikan secara klinis di dalam negeri adalah terapi Sel Punca (Stem Cell). 

Baca juga: Radang Usus Kronis Bikin Nyeri Sendi, Ini Penjelasan Ahli

Melalui panduan teknologi pencitraan tingkat tinggi seperti USG atau C-Arm (X-ray fluoroscopy), sel punca dapat memulihkan sumber kerusakan, bukan sekadar menutupi rasa sakit.