TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Parkir di tepi jalan Makassar kini tak perlu was-was lagi jika tak memiliki uang tunai.

Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Parkir Makassar Raya kini mendorong juru parkir (Jukir) menyediakan layanan pembayaran via Quick Response Code Indonesian Standard atau dikenal QRIS.

Aswar Talani (46), salah satu jukir yang bertugas di Jl WR Supratman sudah menyediakan QRIS untuk pembayaran.

"Ini ada pak, saya pakai QRIS BRI," kata Aswar sambil menunjukan barcode QRIS BRI miliknya yang sudah dicetak menyerupai ID Card, Minggu (31/5/2026) sore.

Menurut Aswar, penggunaan QRIS ini sangat menguntungkan dan memudahkan,

Penggunaan QRIS untuk pembayaran parkir sesuai pengakuan Aswar sudah dimulai sejak akhir 2025 lalu.

"Dulu itu masih penyesuaian kita, tapi sekarang sudah banyak yang pakai," tuturnya.

Aswar mengurai, transaksi jauh lebih aman, cukup scan barcode, pembayaran parkir sudah bisa dilakukan. 

Pengunjung tak perlu membayar dengan uang tunai, semua transaksi langsung masuk ke rekeningnya. 

Ia juga tak lagi menyimpan banyak uang tunai, risiko kehilangan pun sudah bukan hal yang perlu dikhawatirkan.

"Tidak pusingmi lagi cari uang kembalian kalau ada orang bayar pakai uang besar," ucapnya.

Baca juga: Tak Ada Uang Tunai Tak Masalah, Berbelanja Riang di Pasar Sentral Malino Bisa Lewat QRIS BRI

Aswar menilai, bayar parkir pakai qris ini membuat pengelolaan pendapatannya lebih terarah dan jelas. 

Aswar sendiri bekerja sehari-hari di kawasan pasar Kampung Baru, Jl Wr Supratman. 

Ia bertugas mulai pukul 16.30 hingga 21.00 wita, ia bergantian dengan rekannya. 

Dalam sehari, rata-rata pendapatannya Rp100 ribu, lalu sebagian disetor ke kolektor Perumda Parkir Makassar Raya. 

Untuk pengguna mobil membayar Rp5 ribu dan motor Rp3 ribu karena lokasi tersebut merupakan kawasan khsusus.

"Dikasi tau semua bagaimana caranya kalau orang mau bayar, kita juga sudah dibuatkan rekening," tuturnya. 

Salah satu warga, Rahmawati mendukung penerapan parkir by qris ini. 

Katanya, ini akan mengurangi cekcok antar jukir dan pengunjung. 

Biasanya ada jukir yang tidak memberi kembalian jika menggunakan uang lebih. 

Tarif parkir seenaknya juga lambat laun akan berkurang. 

"Kalau qris, langsung scan, muncul pembayaran, lalu diproses selesai. Kalau tunai biasa banyak alasannya tukang parkir, tidak punya uang kembalian," katanya. 

Minimalisir Kebocoran

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menyampaikan, digitalisasi parkir adalah inovasi yang menjawab persoalan klasik praktik perparkiran konvensional. 

“Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand. Akibatnya, kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat secara otomatis sehingga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Munafri.

Dengan sistem baru, keberadaan jukir lebih teratur dan terkontrol, serta hasil parkir yang mereka peroleh lebih pasti. 

"Sering kita alami, baru berhenti dua menit sudah atau cuma singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar," pungkasnya. 

Digitalisasi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Pengalaman dari Australia, Transaksi Pakai Kartu Debit BRI Aman dan Mudah Digunakan di Luar Negeri

Menurutnya, kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi bisa diminimalisir.

“Kita ingin tahu betul berapa hasil dari PD Parkir untuk sumbangannya terhadap keuangan daerah. Digitalisasi ini akan menjadi standar kita untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” tegasnya.

Ia berharap, digitalisasi parkir bisa terus diperluas agar pelayanan publik semakin maksimal, sederhana, dan transparan. 

“Kalau sistem ini berhasil, tentu akan terus kita kembangkan,” ujarnya

Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyampaikan, program ini menjadi tonggak penting dalam transparansi keuangan daerah. 

Digitalisasi layanan parkir ini tidak bisa langsung serentak. 

Ia menarget, 50 persen kawasan parkir tepi jalan umum bisa dicover pada 2026 ini

"Insyaallah tahun ini, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ungkapnya.

Dukungan BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berupaya mendukung transaksi digital dalam jasa perdagangan demi mencapai tujuan geraka Cashless.

Upaya itu terlihat dari dorongan BRI sendiri dalam memudahkan para pelaku usaha dalam pemasangan atau penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal itu disampaikan D Argo Prabowo selaku Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 15 Makassar melalui keterangan tertulisnya.

Argo mengatakan para marketing BRI dituntut terus mendata nasabah khususnya pelaku usaha yang memiliki transaksi harian atau mingguan kemudian segera dipasangkan QRIS.

Menurutnya digitalisasi pembayaran melalui QRIS tentu mempermudah proses transaksi.

Ini juga bagian dari edukasi kepada masyarakat sekaligus upaya mengurangi potensi penyalahgunaan uang tunai 'palsu' dalam bertransaksi di masyarakat.

“Salah satu tugas kita di inklusi itu bagaimana menekan meminimalisir penggunaan uang tunai atau cashless, salah satunya dengan QRIS, BRImo dan cara-cara lain yang ada kita siapkan,” ujarnya.

BRI sendiri secara internal sejak dulu sudah mendorong pembayaran non-tunai di masyarakat.

Ini tercermin lewat berbagai program dan aplikasi seperti alat akseptasi, mesin edc, qris, apilakasi BRImo dan juga Qlola.

Lebih lanjut, Argo menyebut proses digitalisasi transaksi pembayaran sudah dirasakan manfaatnya oleh para nasabah.

“Kalau kita melihat trennya, peningkatannya itu luar biasa, tahun ke tahun luar biasa dari sisi transaksi juga luar biasa bahkan secara nasional juga BRI dapat apresiasi positif karena transaksi dan alat akseptasi yang meningkat tajam,” tutupnya.

Pada kesempatan yang lain, Kepala BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, juga menanggapi persoalan biaya tambahan untuk transaksi QRIS.

Rizki menyebut, setiap transaksi menggunakan QRIS tidak diperbolehkan biaya tambahan.

“Itu tidak benar (tidak boleh). Mungkin pedagang beralasan karena mereka investasi alat dan membebankannya ke konsumen, tapi sebenarnya itu tidak dibolehkan,” katanya.

BI Sulsel pun mengimbau agar konsumen melaporkan ke BI jika ditemukan merchant yang membebankan biaya tambahan dalam pembayaran QRIS.(*)