Hasiolan Gultom/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan peristiwa jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur bawah tanah secara menyeluruh.
Menurut Fahira, langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait dalam menangani lokasi ambles patut diapresiasi.
Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Peristiwa di Lenteng Agung harus menjadi alarm penting bahwa infrastruktur bawah tanah Jakarta memerlukan perhatian yang lebih serius. Penanganan tidak cukup hanya memperbaiki titik yang rusak, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan," kata Fahira di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Fahira mengungkapkan, sejumlah informasi yang beredar menunjukkan bahwa amblesnya jalan kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Beberapa di antaranya adalah keberadaan saluran lama di bawah badan jalan, rembesan air yang menggerus tanah penyangga, perubahan tata guna lahan, hingga faktor usia infrastruktur yang telah digunakan selama puluhan tahun.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap jaringan utilitas dan struktur bawah tanah yang menopang jalan-jalan utama di Jakarta.
Untuk mencegah kejadian serupa, Fahira meminta Pemprov DKI segera mengambil sedikitnya lima langkah strategis.
Penuntasan perbaikan permanen menjadi langkah pertama yang diusulkan Fahira.
Menurut Fahira, perbaikan tidak boleh hanya fokus pada lapisan permukaan jalan. Pemerintah juga harus memastikan kondisi tanah penyangga, saluran air, dan struktur bawah tanah benar-benar aman sebelum ruas jalan dibuka kembali sepenuhnya.
Langkah kedua, kata dia, adalah melakukan audit komprehensif terhadap berbagai infrastruktur bawah tanah yang ada di Jakarta.
Audit tersebut mencakup saluran drainase, gorong-gorong, pipa air bersih, kabel utilitas, hingga jaringan infrastruktur lain yang sebagian besar telah beroperasi selama puluhan tahun.
"Jakarta memiliki banyak infrastruktur yang dibangun puluhan tahun lalu. Karena itu diperlukan audit komprehensif agar potensi risiko bisa diketahui lebih awal," ujarnya.
Selain dua langkah tersebut, Fahira juga mendorong pembangunan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi jalan-jalan yang berpotensi ambles.
Gejala seperti retakan berulang, jalan bergelombang, atau penurunan permukaan tanah dinilai harus segera ditindaklanjuti melalui inspeksi teknis.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi pemantauan dan inspeksi berkala dapat membantu pemerintah mendeteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
"Langkah berikutnya adalah mempercepat revitalisasi jaringan utilitas dan saluran yang sudah melewati usia layanan," kata dia.
Fahira menilai pemeliharaan rutin saja tidak cukup apabila infrastruktur yang digunakan sudah terlalu tua. Karena itu, program pembaruan secara bertahap perlu segera dirancang dan dijalankan.
"Untuk infrastruktur yang memang sudah melewati usia layanan, revitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda terlalu lama," katanya.
Usulan terakhir adalah penyusunan peta risiko berbasis data untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Peta tersebut dapat dibangun melalui integrasi data dari berbagai instansi seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, PAM Jaya, perusahaan utilitas, operator transportasi, hingga laporan masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dinilai dapat lebih fokus melakukan tindakan preventif dibandingkan hanya merespons setelah kerusakan terjadi.
Selain perbaikan teknis, Fahira menekankan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan infrastruktur.
Menurutnya, laporan warga sering kali menjadi informasi awal yang sangat berharga untuk mendeteksi kerusakan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Karena itu, kanal pengaduan dan pelaporan publik perlu terus diperkuat agar warga dapat menyampaikan temuan di lapangan secara cepat dan mudah.
Sebagai kota metropolitan dengan jaringan utilitas yang sangat kompleks, Jakarta memiliki banyak infrastruktur bawah tanah yang dibangun sejak puluhan tahun lalu.
Di sejumlah kawasan, saluran drainase, gorong-gorong, hingga jaringan pipa air telah mengalami penambahan beban akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan gedung, dan perubahan tata ruang.
Dalam kondisi seperti ini, kejadian jalan ambles tidak hanya menjadi persoalan perbaikan jalan semata, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan ketahanan infrastruktur kota secara keseluruhan.
Fahira berharap evaluasi pasca-insiden Lenteng Agung dapat menjadi titik awal perbaikan sistemik agar keselamatan, kenyamanan, dan mobilitas warga Jakarta tetap terjaga.
Baca juga: Tak Hanya Lenteng Agung, Rano Karno Peringatkan Risiko Sinkhole di Berbagai Titik Jakarta
"Yang terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan warga dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di titik-titik lain. Pencegahan selalu lebih baik dibandingkan penanganan setelah terjadi kerusakan," katanya.
