TRIBUNJAMBI.COM – Istana melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, pasang badan membela instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia.
Kebijakan ini dinilai bukan sekadar diplomasi spontan, melainkan langkah strategis demi mendongkrak daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di panggung global.
Bahasa Asing Sebagai Modal Utama Daya Saing
Ditemui usai konferensi pers persiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Jakarta, Minggu (31/5/2026), Qodari menegaskan penguasaan bahasa internasional merupakan prasyarat mutlak bagi Indonesia jika ingin bertransformasi menjadi negara maju.
Di era modern, ketergantungan pada satu bahasa asing seperti Bahasa Inggris dirasa sudah tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global.
"Dunia semakin global, artinya kan salah satu syarat untuk bisa maju kan tentunya kemampuan berbahasa," kata Qodari, dikutip dari tayangan video Kompas TV.
Qodari menjelaskan opsi pengajaran bahasa asing selain Bahasa Indonesia dan Inggris sejatinya bukan hal baru di tanah air.
Sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai mengadopsi kurikulum multibahasa, salah satunya dengan menghadirkan Bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran.
Baca juga: P2G Kritik Instruksi Prabowo soal Mapel Bahasa Prancis: Pendidikan Tak Sebercanda Ini
Baca juga: Israel Rebut dan Duduki Kastel Peninggalan Perang Salib di Lebanon
Oleh karena itu, ia menilai deretan bahasa yang sempat diwacanakan oleh Presiden Prabowo—termasuk Bahasa Prancis—memiliki signifikansi yang sangat tinggi karena berstatus sebagai bahasa internasional yang mendominasi sektor pendidikan, diplomasi, hingga kerja sama ekonomi dunia.
"Bahasa itu kan nggak harus, misalnya satu bahasa saja kan, bisa opsional kan. Di berbagai sekolah, selain bahasa Indonesia, sekarang juga sudah ada misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris," sambung Kepala Bakom tersebut.
Meski memberikan dukungan penuh terhadap visi besar sang Presiden, Qodari meluruskan bahwa penerapan kebijakan ini di lapangan tidak akan dilakukan secara gegabah.
Format dan regulasi detail mengenai pengajaran Bahasa Prancis ini nantinya akan digodok dan dirumuskan terlebih dahulu oleh kementerian teknis terkait.
"Saya kira bahasa-bahasa yang disebut oleh Presiden kan bahasa-bahasa internasional dan karena itu bagaimana pengaturan teknisnya nanti harus kembali kepada Dikdasmen," urai Qodari menjelaskan alur eksekusi kebijakan tersebut.
Sebelumnya, manifesto pendidikan ini diutarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).
Di hadapan Macron, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas cakrawala akademik pelajar Indonesia lewat bahasa.
"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis," tegas Prabowo Subianto sebagaimana dipantau melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden RI.
Baca juga: Spekulasi Pengunduran Diri Presiden Iran Memanas, Ini Pernyataan Terbaru Pezeshkian
Baca juga: Peringatan Lahir Pancasila: Hasto Sebut Jokowi Otoriter Populis di Periode Kedua
Baca juga: Israel Rebut dan Duduki Kastel Peninggalan Perang Salib di Lebanon
Baca juga: Jadwal Jam Kerja ASN di Kota Jambi untuk 5 dan 6 Hari Kerja, Berlaku mulai 2 Juni 2026
