TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sorong, Feliks Duwit, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menetapkan status darurat kesehatan sebagai langkah strategis dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang dinilai sudah berada pada kondisi mengkhawatirkan.
Usulan tersebut disampaikan Feliks berdasarkan fakta klinis, data lapangan, serta kondisi epidemiologis yang menunjukkan tingginya angka penyakit menular maupun tidak menular di Papua Barat Daya.
Menurutnya, penetapan status darurat kesehatan diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah luar biasa atau extraordinary measures dalam menangani berbagai masalah kesehatan yang selama ini belum tertangani secara optimal.
"Kami sebagai organisasi profesi tidak bisa diam. Berdasarkan data klinis, data lapangan, dan data epidemiologis yang ada, kami menilai Papua Barat Daya sedang berada dalam kondisi darurat kesehatan. Karena itu kami mengusulkan agar pemerintah menetapkan status darurat kesehatan melalui kebijakan resmi," ujar Feliks di Kabupaten Sorong, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya saat ini menghadapi fenomena double burden disease atau beban ganda penyakit, yakni tingginya angka penyakit menular yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya penyakit tidak menular.
Baca juga: Dinas Kesehatan Kota Sorong: Temuan 1.003 Kasus TB Adalah Bukti Keberhasilan Program Skrining Aktif
Baca juga: Dinas Kesehatan Kota Sorong Perkuat Layanan Kesehatan Jiwa Gratis di Puskesmas
Untuk penyakit menular, Feliks menyebut kasus HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan kusta masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada tingginya angka kesakitan dan kematian masyarakat.
Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga kanker juga mengalami peningkatan yang signifikan.
"Kita menghadapi beban ganda. Penyakit menular masih tinggi, sementara penyakit tidak menular juga meningkat. Ini menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan kita," katanya.
Selain itu, Feliks juga menyoroti masih tingginya angka stunting yang dinilai sebagai ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Menurutnya, stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga dapat menjadi faktor risiko yang memicu berbagai penyakit di kemudian hari.
"Kalau masih ada stunting dan kekurangan gizi, berarti ada fondasi kehidupan yang belum kuat. Ini menjadi investasi buruk yang dapat memicu penyakit menular maupun penyakit tidak menular di masa depan," ucapnya.
Feliks juga menilai pola hidup masyarakat masih menjadi faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit.
Ia menyebut sebagian masyarakat masih memiliki perilaku hidup yang rentan terhadap berbagai penyakit, baik menular maupun tidak menular.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada rendahnya angka harapan hidup masyarakat yang masih berada di bawah rata-rata nasional dan berpotensi mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat Daya.
Selain persoalan penyakit dan stunting, Feliks mengkritisi sistem layanan kesehatan yang menurutnya belum berjalan secara optimal.
Ia menilai pembangunan sektor kesehatan selama ini lebih banyak berorientasi pada pembangunan fisik fasilitas kesehatan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan fungsi pelayanan yang sesuai standar.
"Kita banyak membangun gedung dan fasilitas kesehatan, tetapi belum semuanya berfungsi optimal sesuai standar pelayanan. Ini yang saya sebut sebagai malfungsi layanan kesehatan," ujarnya.
Baca juga: Bupati Yeskiel Yesnath: Pelayanan Kesehatan Tambrauw Harus Optimal dan Berkeadilan
Menurut Feliks, layanan kesehatan saat ini juga masih terlalu fokus pada penanganan pasien yang sudah sakit atau pendekatan hilir, dibandingkan upaya pencegahan dari hulu.
Padahal, kata dia, pembangunan kesehatan yang ideal harus dimulai dari edukasi masyarakat, pengendalian faktor risiko, serta pembentukan perilaku hidup sehat agar masyarakat tidak mudah terserang penyakit.
"Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, maka kita akan terus menghadapi banyak orang sakit. Yang harus diperkuat adalah upaya pencegahan dari hulu, bagaimana membangun perilaku hidup sehat dan mengelola faktor risiko sejak awal," kata Feliks.
Feliks mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Barat Daya telah merespons usulan tersebut dan berencana menyiapkan regulasi terkait penetapan status darurat kesehatan.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem kesehatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta menekan angka penyakit dan stunting di Papua Barat Daya.
"Dalam situasi darurat, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Dibutuhkan langkah-langkah luar biasa agar kesehatan masyarakat Papua Barat Daya dapat benar-benar diperbaiki," kata Feliks. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
