TRIBUN-MEDAN.com - Seskab Teddy Indra Wijaya menanggapi kritikan dari eks Wakil Menlu Dino Patti Djalal. Dino Patti Djalal menilai Prabowo telah membuat pemborosan anggaran dampak dari kunjungan kerja ke luar negeri. 

Dia juga memberi solusi kepada Prabowo untuk melakukan inovasi pertemuan diplomatik dengan kepala negara dengan hemat, salah satunya via zoom. 

Ia mengatakan bahwa kunker Prabowo ke luar negeri bisa menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar. 

Namun kritikan ini langsung dibalas oleh Seskab Teddy Indra Wijaya. 

Sebelum menanggaoi isi kritikan, Teddy sempat menyindir Dino Patti Djalal.  

Teddy membuka tanggapannya dengan apresiasi atas masukan Dino Patti Djalal yang dinilai cukup cermat dan terstruktur dalam menyoroti kebijakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Namun, apresiasi itu langsung disertai sindiran terkait masa jabatan Dino saat pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

"Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” kata Teddy dalam video resmi yang dirilis Senin (1/6/2026).

Baca juga: AKSI Ceokcok dan Perusakan Mobil di Jalan Tol JORR Ogah Damai, Pelaku Kesal Tak Diberi Jalan

Baca juga: MOMEN Megawati Tolak Ajakan Prabowo Jalan Berdampingan Saat Upacara, Pilih Tetap di Belakang

Sebagai catatan, Dino Patti Djalal menjabat Wakil Menteri Luar Negeri pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Juli hingga Oktober 2014.

Kritik Dino: Biaya dan Frekuensi Kunjungan Disorot

Kritik Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu menjadi perhatian publik, termasuk dari sisi biaya perjalanan serta persepsi bahwa sebagian agenda bersifat seremonial.

Meluruskan Tudingan “Gagah-gahan”

Menanggapi kritik tersebut, Teddy menilai terdapat kekeliruan framing yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau “gagah-gahan”.

Ia menegaskan Presiden Prabowo menjabat di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis, sehingga diplomasi tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui hubungan jangka panjang antar pemimpin negara.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gahan atau seremonial,” tegas Teddy.

Sentil Protokol dan Pertemuan Bilateral

Teddy juga menanggapi kritik terkait pengelolaan protokoler dan pertemuan bilateral dalam forum internasional.

Ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pertemuan merupakan keputusan strategis Presiden bersama Menteri Luar Negeri, bukan sekadar urusan teknis protokol.

“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ujarnya.

Sikap Pemerintah atas Kritik

Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik maupun kalangan ahli.

Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis konteks utuh agar tidak mengaburkan capaian diplomasi luar negeri yang sedang dijalankan pemerintah.

(*/tribun-medan.com)