TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan reformasi besar-besaran tata kelola birokrasi kepresidenan, khususnya terkait efisiensi delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke luar negeri.
Penjelasan tersebut disampaikan Teddy dalam rekaman video resmi, Senin malam (1/6/2026), guna menjawab kritik diplomat senior Dino Patti Djalal sekaligus mematahkan tudingan pemborosan anggaran negara lewat data perbandingan jumlah rombongan delegasi.
Teddy mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah personel lawatan internasional dipangkas drastis hingga lebih dari sulfur dari kebiasaan era pemerintahan sebelumnya.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari sulfur dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ujar Seskab Teddy tegas.
Sebagai catatan, Dino Patti Djalal sendiri merupakan birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI pada kurun waktu 14 Juli hingga 20 Oktober 2014 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Pembatasan ketat di era sekarang, lanjut Teddy, bertujuan mengubah paradigma bahwa kunker luar negeri adalah ajang plesiran atau seremonial massal pejabat. Kini, hanya menteri, staf teknis, dan pengawal dengan urgensi tinggi serta keterkaitan langsung pada substansi pertemuan yang boleh ikut pesawat kepresidenan.
"Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga warta-wartawan pasti tahu itu semua," tambah Teddy mengindikasikan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum media Istana.
Efisiensi struktur ini sengaja diangkat Teddy untuk menyentil balik masa aktif Dino Patti Djalal di birokrasi yang dinilai kerap membawa rombongan skala besar hingga memakan banyak ruang logistik.
Teddy menegaskan pemangkasan delegasi maksimal 60 orang sama sekali tidak mengurangi kualitas negosiasi ataupun capaian untuk tanah air. Rampingnya tim justru membuat kerja menjadi jauh lebih gesit, fokus, dan efektif.
Baca juga: Seskab Teddy Tanggapi Kritik Kunjungan LN Prabowo, Kelebihan Biaya Ditanggung Pribadi
Sebagai bukti konkret, Teddy memaparkan keberhasilan menyepakati tarif 0ngan 25 negara Uni Eropa yang sempat terkatung-katung belasan tahun, serta komitmen investasi Rp575 triliun dari lawatan singkat ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu.
Melalui data ini, Seskab Teddy mengingatkan para pengamat dan politisi senior tidak menutup mata pada reformasi birokrasi internal Istana yang memprioritaskan hasil nyata ketimbang tradisi protokoler masa lalu.
Sebelumnya, Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melayangkan lima saran terbuka karena menilai Presiden Prabowo terlalu sering ke luar negeri dan diprediksi menetap dalam frekuensi tinggi hingga 18 bulan ke depan.
"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino dikutip dari akun Instagram @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).
Dino menuturkan perjalanan luar negeri yang meliputi tim pendahulu, hotel, logistik, pengamanan, hingga uang harian menelan anggaran sangat besar.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujarnya.
Baca juga: DPR Setujui Keinginan Prabowo soal Pelajaran Bahasa Prancis: Tapi Masih Butuh Kajian dan Kesiapan
Sebagai penerima anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril menyampaikan imbauan terbuka sebagai sahabat lama.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino sebelum menjabarkan lima poin sarannya:
Pertama, komunikasi dengan pemimpin dunia disarankan lebih mengandalkan media digital seperti video call atau Zoom untuk memotong biaya seremonial dan jamuan bilateral harian.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," tutur Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang intens menelepon Presiden AS Donald Trump serta memilih terbang kelas ekonomi di Spanyol.
Kedua, menerapkan Formula "1 + 8" saat menghadiri forum internasional (PBB atau G20), di mana presiden memanfaatkan satu waktu kunjungan untuk bertemu minimal delapan kepala negara lain yang hadir di lokasi.
Dino menceritakan kabar Presiden Finlandia Alexander Stubb saat sidang PBB di New York tahun lalu serta permintaan kepala pemerintah negara lain pada KTT ASEAN di Cebu Filipina yang tidak mendapat respons bilateral. "Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir. Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambungnya.
Ketiga, Dino berharap kunjungan internasional direncanakan secara profesional, dipetakan setahun sebelumnya, serta menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi ke publik. Ia menyarankan Seskab Teddy dan Menlu Sugiono mengumumkan rencana kunker sebulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H agar publik tidak kebingungan.
"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kritik Dino.
Baca juga: Baru 1,5 Tahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Lakukan Reshuffle 5 Kali, Setara Dua Periode Era SBY
Keempat, Dino menganjurkan agar selama satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak bertindak sebagai tuan rumah yang menerima kunjungan tamu negara di tanah air, meniru strategi diplomatik yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Kelima, misi diplomatik taktis sebaiknya didelegasikan kepada Menlu Sugiono agar lebih hemat anggaran. Namun, Dino menekankan Menlu harus fokus total secara mandiri tanpa memposisikan diri sebagai pengiring kepala negara, mencontohkan rekam jejak mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi.
"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," pungkas Dino.
