BANGKAPOS.COM, BANGKA — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Pangkalpinang resmi dibuka sejak Selasa (2/6/2026). Proses pendaftaran ini diselenggarakan secara daring (online) dan dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2026 mendatang.
Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh tahapan SPMB tahun ajaran 2026/2027 ini berjalan dengan lancar. Sebagai bentuk antisipasi, pihak dinas telah menyediakan layanan pengaduan khusus bagi masyarakat atau orang tua wali yang mendapati kendala teknis saat melakukan pendaftaran online.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap performa sistem pendaftaran berbasis web ini sejak hari pertama diluncurkan.
"Hari ini SPMB tingkat SD mulai dibuka. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang terus memantau website SPMB agar proses pendaftaran berjalan lancar," ujar Darwin, kepada Bangkapos.com, Selasa (2/6/2026).
Mengingat proses transisi digital terkadang membingungkan sebagian masyarakat, Darwin menambahkan bahwa Dindikbud Pangkalpinang juga telah menyiagakan posko pengaduan fisik maupun virtual untuk memfasilitasi kebutuhan orang tua murid. Posko ini dirancang responsif dalam memberikan asistensi secara langsung maupun lewat jaringan internet.
"Kami menyediakan posko pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang apabila masyarakat mengalami kendala saat melakukan proses pendaftaran online. Pelayanan bisa dilakukan secara tatap muka maupun online," jelasnya.
Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, berikut adalah linimasa atau jadwal lengkap pelaksanaan SPMB dari jenjang TK, SD, hingga SMP:
Pelaksanaan seleksi SPMB tahun ini membagi kuota ke dalam beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih oleh calon peserta didik berdasarkan kondisi masing-masing:
Satu di antara poin penting yang kerap menjadi perhatian utama adalah kriteria usia calon siswa. Idealnya, calon siswa yang membidik kursi kelas 1 SD harus menginjak usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kendati demikian, regulasi terbaru memberikan pengecualian yang cukup fleksibel.
"Namun demikian, terdapat pengecualian bagi anak berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Hal tersebut harus dibuktikan melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional," terang Darwin.
Bila di wilayah setempat akses terhadap psikolog profesional terbatas atau tidak tersedia, Darwin memberikan solusi alternatif di mana surat rekomendasi tersebut legal dikeluarkan oleh kolektif dewan guru pada satuan sekolah yang dituju.
Sebagai penutup, Dindikbud Pangkalpinang berharap proses penerimaan tahun ini bisa dimaksimalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara mandiri guna membangun iklim administrasi yang transparan dan akuntabel.
"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mengimbau para orang tua untuk memanfaatkan laman resmi SPMB guna melakukan pendaftaran secara mandiri dan memastikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sebelum melakukan registrasi," terangnya.
Bagi masyarakat yang ingin memulai proses registrasi, pendaftaran dapat diakses secara langsung melalui portal resmi SPMB Kota Pangkalpinang di laman: https://kota-pangkalpinang.id/portal-spmb/.
Ya, aturan mengenai syarat usia masuk Sekolah Dasar (SD) kini menjadi jauh lebih fleksibel. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi memberikan dispensasi bahwa anak di bawah usia 7 tahun bisa langsung mendaftar SD. Menariknya lagi, pendaftaran ini dapat dilakukan tanpa perlu menyertakan ijazah TK atau melalui tes baca, tulis, dan hitung (calistung).
Meski demikian, orang tua wajib memenuhi satu syarat mutlak agar anak yang berusia di bawah 7 tahun bisa lolos seleksi masuk SD.
Pihak Kemendikdasmen menyatakan bahwa pengecualian aturan usia ini memiliki catatan penting. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengonfirmasi dispensasi ini usai kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Kemendikdasmen, Jakarta Pusat.
"Untuk SPMB SD ada pengecualian usia anak, tapi ada catatan. Jadi kuncinya adalah anak siap untuk mengikuti pembelajaran di SD. Kalau dia usianya kurang berarti harus ada surat keterangan bahwa anak ini memang siap," kata Gogot Suharwoto beberapa waktu lalu dilansir kompas.com.
Surat keterangan yang dimaksud wajib dikeluarkan secara resmi oleh psikolog ahli di daerah masing-masing sebagai bukti fisik kesiapan mental dan kognitif anak.
Baca juga: 7.713 Siswa SD dan SMP Pangkalpinang Terima Pengumuman Kelulusan via STIMULUS
Kebijakan baru ini mempermudah jalur masuk bagi anak-anak yang dinilai sudah siap secara mental meskipun usianya belum genap 7 tahun.
"Jadi tidak harus 7 tahun, tidak harus punya ijazah TK, tidak boleh ada tes calistung. Intinya gitu. Jadi dari 4 jalur itu sudah kita buka, nanti bisa didalami di situ," jelas Gogot lagi.
Kelonggaran aturan ini disambut baik dan diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aaliyah, yang turut hadir dalam kesempatan yang sama.
"Pak Menteri (Abdul Mu'ti) kalau tidak salah sudah memberikan keringanan, yaitu terkait usia tidak lagi harus 7 tahun. Jadi kita berterima kasih, mengapresiasi atas kebijakan yang diluncurkan oleh Pak Menteri terkait dengan usia," tutur Himmatul.
Menurut Himmatul, batasan usia kaku minimal 7 tahun untuk memulai kelas 1 SD selama ini sering menjadi kendala di lapangan, bahkan bagi anak-anak yang telah lulus dari jenjang PAUD.
"Karena ini yang menjadi kendala waktu itu kami di DPR RI didemo oleh siswa-siswi yang terkait usia mereka harus berhenti karena tidak bisa diterima di tingkat atasnya karena faktor usia," ujar dia.
Himmatul memastikan bahwa hambatan terkait batasan usia minimal ini akan segera ditiadakan melalui regulasi yang lebih kuat.
"Di Undang-undang Sisdiknas yang baru, di RUU yang sedang kami revisi juga sudah memantapkan bahwa usia tidak lagi menjadi penghalang untuk mereka masuk dalam lingkungan pendidikan," ungkap Himmatul.
Langkah ini diambil karena potensi dan tingkat kecerdasan setiap anak pada dasarnya berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan umur.
"Ada yang memang sudah jenius di usia 5 tahun, ada yang sudah cerdas di usia dalam tahun, ada yang sudah siap. Jadi memang tidak boleh lagi kita menghalangi," tegasnya.
Namun, ia kembali mengingatkan bahwa kelonggaran bagi anak usia dini ini tetap harus disertai bukti otentik berupa rekomendasi tertulis dari psikolog ahli agar proses belajar anak di sekolah dasar nantinya berjalan optimal.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/ Kompas.com)
