TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan digantikan wakilnya, Nanik S. Deyang yang kini menjabat Kepala BGN.
Pemecatan yang dilakukan Prabowo terhadap Dadan menuai beragam respons, tak terkecuali dari organisasi pemuda yang tergabung dalam Lingkar Pemuda Indonesia (LPI).
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh mengatakan, keputusan presiden memberhentikan Kepala BGN beserta jajarannya dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah responsif terhadap masukan publik dan tidak alergi terhadap kritik.
Menurut dia, pergantian pimpinan BGN merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak anti-kritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok," kata Akhrom kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
"Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," sambungnya.
Ia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Hal ini menurutnya merupakan dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN.
"Seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan," papar Akhrom.
Akhrom menilai, pihak istana khususnya Presiden Prabowo telah melakukan fungsi kontrol, melakukan audit, dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut.
Sementara itu, menanggapi penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, LPI optimistis program MBG dapat dibenahi.
LPI juga mendorong agar kepemimpinan baru ini segera melakukan langkah-langkah konkret, terutama dalam hal transparansi anggaran, memastikan setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk program makan bergizi dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi harus memastikan standar gizi dan keamanan pangan dapat terjaga di semua titik SPPG, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan publik, seperti keracunan masal, praktek jual beli titik dapur, dan lain sebagainya," tegasnya.
LPI menegaskan akan terus mengawal berjalannya program prioritas nasional ini.
Jika di masa depan ditemukan hal-hal yang menyimpang, Akhrom mengatakan pihaknya tidak akan ragu untuk kembali bersuara.
"Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan," ujarnya.
Sebagai catatan, pada awal 2026, Badan Gizi Nasional sempat menyatakan ambisi besar untuk menekan stunting secara signifikan, namun dalam implementasi kebijakannya belum maksimal.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap mengacu pada target prevalensi nasional 17,5 persen sebagai indikator utama keberhasilan kinerja penurunan angka stunting tahun ini.
Baca juga: Hasil 1,5 Tahun Evalausi Program MBG, Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kursi Kepala BGN
Baca juga: Mamak-mamak dari Tapanuli Utara Geruduk Kantor BGN, Ada Apa?
Baca juga: Demo Jakarta Hari Ini, Selasa 2 Juni 2026: Tiga Aksi Massa Turun ke Jalan, Pegawai MBG Serbu BGN
