TRIBUNTRENDS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, turut menyoroti polemik yang muncul setelah Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Perdebatan ini bermula ketika Dino menilai frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo tergolong tinggi.
Menurutnya, dalam kurun sekitar satu setengah tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo telah melakukan 49 kali kunjungan kerja ke berbagai negara.
Data tersebut menunjukkan bahwa dari puluhan perjalanan itu, terdapat 28 negara tujuan yang beberapa di antaranya bahkan dikunjungi lebih dari satu kali.
Jika diakumulasikan, total waktu yang dihabiskan Prabowo dalam agenda luar negeri mencapai sekitar 95 hari.
Baca juga: Prabowo Sering ke Prancis, Feri Amsari Merasa Janggal: Berangkat dalam Dua Kondisi yang Tidak Tepat
Dino menilai tingginya intensitas kunjungan tersebut perlu mendapat perhatian karena setiap perjalanan kepala negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan mencakup berbagai kebutuhan operasional yang kompleks.
Mulai dari persiapan tim pendahulu, penyewaan pesawat, akomodasi hotel, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga uang harian bagi delegasi yang ikut dalam rombongan kenegaraan.
Karena itu, Dino memperkirakan satu kali kunjungan luar negeri presiden dapat menghabiskan anggaran dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
"Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ungkap Dino dalam video unggahannya.
Kritikan Dino Patti Djalal itu kemudian ditanggapi Teddy dengan penegasan bahwa Prabowo berkomitmen penuh untuk menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran yang melebihi pagu anggaran negara.
"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy, dalam keterangan videonya yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).
Menurut Mahfud, secara aturan jika anggaran negara yang ditentukan masih kurang untuk membiayai kunjungan luar negeri pejabat, maka pejabat tersebut harus membiayai kekurangan itu dengan dana pribadi.
Sehingga Mahfud menilai, jawaban Teddy yang menyebut Prabowo menanggung kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara untuk kunjungan luar negerinya itu bukan jawaban yang tepat.
Karena hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan oleh Prabowo sebagai pejabat negara.
"Satu secara aturan begini, setiap kunjungan kenegaraan bukan hanya presiden, menteri atau pejabat apapun kalau ada kelebihan yang dibutuhkan dari yang ditentukan oleh anggaran memang harus biaya sendiri."
"Iya toh? Kalau kita ke luar negeri gitu lalu mengadakan pertemuan dengan siapa, tapi tidak ada di anggaran kan dari pribadi kita."
"Jadi sebenarnya itu bukan bukan jawaban yang tepat, bahwa setiap kelebihan itu dibiayai oleh pribadi, itu memang harus harus otomatis harus dibiayai," kata Mahfud dalam Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Prabowo Bayar Lebihan Biaya LN, Feri Amsari Sentil Transparansi: Jangan Campur Uang Pribadi & Negara
Mahfud menegaskan, kritikan Dino Patti Djalal soal kunjungan luar negeri Prabowo itu bukan hanya mempermasalahkan anggarannya.
Namun lebih kepada frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo yang dinilai terlalu sering dan tidak menghasilkan produk yang jelas untuk masyarakat.
Untuk itu kemudian disarankan agar Presiden Prabowo mengurangi kunjungan luar negerinya.
"Masalahnya itu karena terlalu sering kan gitu dan produknya enggak jelas pertanggungjawabannya kepada rakyat, kan itu yang dipersoalkan bukan soal anggarannya aja."
"Kalau anggarannya, terlalu sering (kunjungan luar negeri) anggarannya banyak, tapi itu tidak melanggar hukum kan. Karena presiden tuh rombongannya mang harus besar. Menteri misalnya harus sekian (rombongan), kalau presiden sekian, di sana sekian, itu anggarannya sudah ada."
"Dan persoalannya bukan jumlah anggarannya, terlalu sering itu, lalu boros gitu. Sementara produknya juga, apa follow up dari itu. Nah, seperti itu itu saya kira ya, supaya dikurangi soal frekuensi (kunjungan luar negeri) dan transparansi," terang Mahfud.
(TribunTrends/Tribunnews/Faryyanida Putwiliani)
