TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) secara resmi mengumumkan pemberlakukan resolusi pembatasan kekuasaan perang atau War Powers Resolution, Rabu (3/6/2026).
Resolusi tersebut diloloskan untuk membatasi perang di Iran yang tak berkesudahan.
Langkah politik ini dinilai sebagai tamparan keras sekaligus bentuk perlawanan terbuka parlemen terhadap kebijakan militer Presiden Donald Trump di Timur Tengah.
Melalui pemungutan suara yang berlangsung dinamis di Capitol Hill, resolusi ini berhasil disahkan dengan kemenangan tipis 215 berbanding 208 suara.
Menariknya, kemenangan kubu oposisi dicapai setelah empat anggota parlemen dari Partai Republik — partai yang menyokong Trump sendiri — membelot dan memilih bergabung dengan seluruh anggota faksi Demokrat.
Menurut The Washington Post, lolosnya resolusi tersebut menjadi indikasi kuat bahwa dukungan politik internal terhadap agresi militer Trump mulai terkikis.
Sejumlah politisi faksi Republik secara terbuka menyatakan rasa frustrasinya atas konflik bersenjata yang kini telah memasuki hari ke-90 tanpa arah dan strategi keluar yang jelas.
Terlebih saat ini stabilitas ekonomi domestik kian terpuruk akibat perang Iran.
Sebelum berhasil disahkan, petinggi Partai Republik di DPR sempat melancarkan taktik politik untuk menyelamatkan muka Gedung Putih.
Dua minggu lalu, agenda pemungutan suara ini secara mendadak dibatalkan, dan para anggota parlemen dipulangkan lebih awal untuk menjalani reses bulan Mei.
"Mari kita buka-bukaan saja: kubu Republik sengaja membatalkan pemungutan suara saat itu karena mereka tahu persis bahwa mereka akan kalah telak," ungkap Gregory Meeks, perwakilan senior Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
Baca juga: Senat AS Mulai Resah, Cecar Marco Rubio Soal Sanksi Iran dan Selat Hormuz
Namun, upaya mengulur waktu tersebut terbukti gagal total.
Libur panjang parlemen sama sekali tidak menggoyahkan komitmen para pembelot Republik untuk tetap menyetujui draf resolusi yang menuntut penarikan mundur pasukan militer AS dari wilayah konflik.
Di sisi lain, Ketua DPR AS, Mike Johnson, mati-matian membela instruksi penyerangan yang dikeluarkan Trump.
Menurutnya, tindakan tegas tersebut murni dilakukan demi aspek keselamatan warga Amerika.
"Perlu diingat, Iran telah menyatakan perang terhadap kita sejak 47 tahun silam."
"Mereka terus mendengungkan slogan 'Death to America'. Apa yang diperjuangkan oleh Presiden saat ini adalah upaya konkret menjaga keamanan rakyat kita," ucap Johnson.
Secara hukum tata negara di AS, resolusi bersama ini mengacu pada War Powers Act 1973.
Aturan tersebut membatasi wewenang militer penuh seorang presiden maksimal selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres, ditambah kompensasi perpanjangan darurat 30 hari.
Mengingat invasi militer AS ke Iran telah melewati batas waktu 90 hari, parlemen menilai Trump telah melakukan pelanggaran hukum serius secara konstitusional.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio sempat dicecar senat perihal perang Iran yang tak kunjung usai.
Dengan situasi Ruang Sidang Kongres AS yang tegang, Rubio menghadapi ujian berat dalam kesaksian publik pertamanya sejak konflik bersenjata melawan Iran meletus.
Mantan Senator Florida itu dicecar habis-habisan oleh para anggota dewan mengenai transparansi, strategi akhir perang, serta dampak ekonomi domestik yang kian mencekik warga Amerika.
Dalam sidang tersebut, Rubio menegaskan posisi keras Washington dengan menyebut tidak ada barter pelonggaran sanksi ekonomi hanya demi pembukaan kembali Selat Hormuz yang diblokade.
Baca juga: Selamat Dua Kali, Kisah Pilot F-15 AS Ditembak Jatuh Dua Kali dalam 33 Hari Perang Iran-Amerika
"Iran disanksi karena aktivitas nuklir mereka dan pengayaan uranium tingkat tinggi."
"Jika mereka ingin sanksi dicabut, syaratnya cuma satu: hentikan total program nuklir tersebut."
"Pelonggaran sanksi berbasis kepatuhan, bukan sekadar kompromi jalur laut," tegas Rubio di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dikutip dari Reuters.
Perang yang diinisiasi oleh serangan mendadak AS dan Israel pada 28 Februari lalu kini resmi memasuki bulan keempat.
Alih-alih mendapatkan peta jalan damai yang jelas, para anggota dewan justru disuguhkan klaim sepihak.
Ketegangan memuncak ketika Rubio melontarkan pernyataan kontroversial, "Perang sudah selesai," dalam adu argumen dengan Senator Demokrat, Cory Booker.
Booker langsung memotong klaim tersebut dengan nada tinggi.
Ia menuding pemerintah Trump melakukan pembohongan publik dan mengabaikan wewenang Kongres melalui laporan ketentuan perang yang manipulatif.
"Anda mengirim dokumen ke Kongres yang menyatakan AS tidak berada dalam permusuhan aktif dengan Iran."
"Fakta di lapangan? Militer kita membombardir Iran, sementara kedutaan dan pangkalan militer kita di Timur Tengah dihujani bom oleh mereka."
"Bagaimana bisa Anda sebut ini bukan perang aktif?" cecar Booker.
Kritik tidak hanya datang dari oposisi. Sejumlah politisi faksi Republik — partai yang menaungi Trump — mulai menunjukkan kegelisahan.
Fokus mereka adalah Pemilu November mendatang.
Akibat perang ini, jalur perdagangan minyak dunia di Selat Hormuz terganggu, memicu lonjakan harga bensin di dalam negeri AS dan membakar inflasi.
Anggota Republik mendesak agar krisis energi ini segera diselesaikan demi mengamankan kursi mereka di parlemen.
Sementara itu, Senator Demokrat senior, Jeanne Shaheen, memberikan sentilan menohok yang mewakili suara arus bawah warga Amerika.
Menurutnya, prioritas pemerintah saat ini sudah melenceng jauh dari kebutuhan rakyat.
"Saat saya turun ke daerah pemilihan dan berbicara dengan konstituen, mereka tidak meminta pergantian rezim di Havana, Karakas, atau Teheran."
"Mereka berteriak meminta bantuan ekonomi dan penurunan biaya hidup di rumah mereka sendiri," tegas Shaheen.
(Tribunnews.com/Whiesa)
