TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Produk asal hewan seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan susu dikenal sebagai lumbung gizi yang krusial bagi ketahanan tubuh masyarakat.
Namun, di balik kekayaan nutrisi tersebut, tersimpan risiko kontaminasi yang sangat besar apabila penanganannya keliru.
Menyadari kerentanan ini, penguatan kapasitas di tingkat hulu—yakni para peternak dan pelaku usaha—menjadi garda terdepan dalam perlindungan konsumen.
Upaya penebalan benteng keamanan pangan inilah yang mendorong Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan (BPPTDK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng pihak akademisi.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan Produk Asal Hewan yang digelar selama tiga hari (21, 25, dan 26 Mei 2026), sinergi lintas sektor coba diwujudkan secara nyata.
Keterlibatan perguruan tinggi, dalam hal ini Program Pascasarjana Magister Ilmu Pangan Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), menegaskan komitmen untuk membumikan ilmu pengetahuan langsung ke tengah masyarakat.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pangan UMBY, Prof. Dr. Ir. Siti Tamaroh Cahyono Murti, M.P., menyambut positif kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah ini. Menurutnya, sinergi ini adalah kunci implementasi keamanan pangan.
"Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ilmu pengetahuan di masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap pengetahuan dan praktik keamanan pangan dapat semakin dipahami dan diterapkan secara luas, sehingga mampu mendukung penyediaan pangan yang aman dan berkualitas," ujar Prof. Siti Tamaroh.
Rantai keamanan pangan memang tidak boleh terputus.
Prosesnya merentang panjang, mulai dari pemilihan bahan baku segar, penerapan sanitasi yang higienis, penyimpanan sesuai standar suhu, hingga teknik pengolahan akhir sebelum bermuara di meja makan konsumen.
Dosen sekaligus praktisi ilmu pangan UMBY, Dr. Ir. Bayu Kanetro, M.P., membedah krusialnya pemahaman tentang "titik kritis" di setiap tahapan tersebut.
Konsep ini menitikberatkan pada perlunya tindakan pengawasan ketat guna mencegah penyimpangan produk yang dapat mengancam kesehatan.
"Sebagai contoh konkret, pada tahap pemasakan ayam dengan cara direbus, titik kritisnya terletak pada kontrol waktu dan suhu. Pengawasan harus memastikan air benar-benar mendidih pada suhu 100°C dengan waktu minimal 12 menit. Hal ini mutlak dilakukan untuk mematikan mikroba patogen sehingga produk aman dikonsumsi," jelas Dr. Bayu Kanetro.
Baca juga: Selain Hidrogen, Tim PKPE UGM Sebut Kemungkinan Adanya Gas Fosfin di Rumah Agus Yani di Seyegan
Edukasi intensif mengenai standar teknis ini menyasar elemen penting penggerak roda ekonomi pangan di DIY.
Tercatat, antusiasme tergolong tinggi dengan kehadiran 90 orang yang terbagi dalam 30 peserta per sesinya.
Mereka yang hadir bukan sekadar audiens pasif, melainkan para aktor utama di lapangan, yakni pelaku usaha peternakan, peternak mandiri, serta anggota Kelompok Tani (KT), Kelompok Ternak, Kelompok Wanita Tani (KWT), hingga berbagai organisasi berbadan hukum lainnya.
Kepala BPPTDK DIY, Sutriasno, S.Pt., M.M., menaruh harapan besar agar transfer keilmuan ini mampu mendongkrak kapasitas peternak lokal.
Target utamanya tidak hanya agar peternak mampu menghasilkan produk yang melimpah secara kuantitas, tetapi juga bermutu tinggi dan sanggup memberikan jaminan perlindungan penuh bagi konsumen.
Dampak positif dari pembekalan ini pun langsung dirasakan di akar rumput.
Sumiyanto, salah satu peternak yang menjadi peserta Bimtek, mengakui mendapatkan pencerahan yang sangat aplikatif untuk usahanya.
"Bimbingan teknis ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung sehingga kami lebih mudah memahami penerapan keamanan pangan produk asal hewan. Narasumber, baik dari DPRD DIY maupun akademisi, sangat komunikatif dan jelas. Kami berharap kegiatan ini rutin dilaksanakan agar lebih banyak pelaku usaha yang paham cara menghasilkan produk aman dan berkualitas," ungkap Sumiyanto.
Harmoni antara BPPTDK DIY dan UMBY ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan terus berkesinambungan.
Langkah mengedukasi dari hulu ini akan menjadi cetak biru demi terciptanya kedaulatan dan sistem pangan berkelanjutan yang senantiasa aman bagi seluruh masyarakat Yogyakarta. (*)
