WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memicu beragam respons dari kalangan politik dan ekonomi.

Di tengah tekanan terhadap mata uang nasional tersebut, mantan calon presiden sekaligus politikus senior PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyampaikan tujuh masukan yang menurutnya perlu dilakukan pemerintah.

Masukan itu dia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (4/6/2026)

Ganjar menilai penguatan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi moneter.

Menurut dia, kepercayaan publik dan pelaku pasar juga harus dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Masukan pertama yang disampaikan Ganjar adalah mengembalikan personel lembaga negara pada fungsi utamanya.

Langkah kedua adalah memperkuat meritokrasi birokrasi berbasis kompetensi.

Ketiga, Ganjar mendorong penghematan anggaran secara nyata dari tingkat pusat hingga daerah tanpa pengecualian.

Masukan keempat adalah mempercepat pertumbuhan ekspor melalui insentif yang tepat.

Masukan kelima adalah penegakan aturan yang tegas dan berlaku sama bagi seluruh pihak.

Ganjar juga menyoroti pentingnya pers yang bebas.

Poin ketujuh adalah memastikan warga negara bebas dari rasa takut.

Ganjar menilai rasa aman akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Tujuh poin tersebut disampaikan Ganjar di tengah sorotan terhadap pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Pelemahan Rupiah

Pada perdagangan Kamis (4/6/2026), rupiah dilaporkan kembali melemah dan menembus level Rp18.000 per dolar AS.

Sejumlah laporan pasar mencatat rupiah bergerak di kisaran Rp18.015 hingga Rp18.041 per dolar AS pada perdagangan siang hari.

Level tersebut menjadi salah satu titik terlemah yang pernah dicapai mata uang Indonesia.

Tekanan terhadap rupiah disebut berasal dari kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi perhatian pasar.

Penguatan dolar AS dan arus modal keluar dari negara berkembang juga turut memberikan tekanan.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menilai pelemahan rupiah tidak hanya dialami Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyebut berbagai mata uang negara lain juga mengalami tekanan akibat ketidakpastian global.

Pemerintah juga menegaskan bahwa faktor eksternal masih menjadi penyebab utama gejolak nilai tukar.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan meningkatkan koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.

Namun pemerintah tetap menghormati peran Bank Indonesia sebagai otoritas utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Bank Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Sejumlah pengamat menilai langkah moneter penting, tetapi belum cukup jika tidak diikuti penguatan fundamental ekonomi.

Dalam konteks itulah tujuh masukan Ganjar dinilai lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola pemerintahan.

Ganjar menyoroti pentingnya reformasi birokrasi, kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan kebebasan sipil.

Menurut dia, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor serta dunia usaha.

Kepercayaan yang membaik pada akhirnya diharapkan berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Termasuk membantu memperkuat daya tahan rupiah di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Pemerintah Akui Beban Utang Valas Berpotensi Naik

Pelemahan rupiah ke level psikologis Rp18.000 per dolar AS juga berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah yang berdenominasi valuta asing.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tidak terdampak secara langsung.

Namun untuk obligasi valas, pelemahan rupiah membuat kebutuhan dana dalam mata uang domestik menjadi lebih besar.

"Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya kepada awak media.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi tersebut masih berada dalam rentang simulasi dan perhitungan yang telah disiapkan sebelumnya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 awalnya menggunakan asumsi kurs sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Namun pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar maupun kenaikan harga energi global.

"Ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya sudah dihitung," ujarnya.

Pemerintah Yakin Fundamental Rupiah Lebih Kuat

Di tengah tekanan pasar yang terus meningkat, pemerintah tetap berupaya menenangkan pelaku pasar.

Purbaya menegaskan bahwa secara fundamental nilai tukar rupiah sebenarnya masih memiliki basis yang kuat dan seharusnya berada di level yang lebih baik dibanding posisi saat ini.

Baca juga: Batal Berangkat Haji, Purbaya Gunakan Tabungan untuk Kurban di hari Idul Adha 

"Fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," katanya.

Selain intervensi di pasar valuta asing, pemerintah bersama otoritas keuangan juga terus melakukan stabilisasi pasar obligasi melalui Bond Stabilization Fund (BSF) guna menjaga kepercayaan investor dan mengendalikan lonjakan imbal hasil surat utang negara.

Pasar Menunggu Langkah Berikutnya

Melemahnya rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia pada 2026.

Arus keluar modal asing, penurunan kepemilikan obligasi pemerintah, menyusutnya cadangan devisa, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek fiskal menjadi kombinasi faktor yang terus membebani sentimen pasar.

Dalam situasi seperti ini, perhatian investor akan tertuju pada langkah lanjutan Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi.