Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendadak ricuh, Kamis (4/6/2026).

Kericuhan terjadi saat para anggota dewan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi III tengah membahas realisasi program dan penggunaan anggaran daerah pada semester pertama tahun berjalan di ruang rapat Komisi III.

Pantauan TribunAmbon.com di lokasi, suasana rapat berubah tegang ketika Wakil Ketua II DPRD SBT, Jasali Keliwar mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD SBT, Fadli Salim Elbetan.

Saat hendak menyalakan mikrofon untuk menyampaikan pandangannya, Jasali diduga merasa tersinggung dengan bahasa tubuh anggota DPRD SBT, Ahmad Voth.

Ketersinggungan itu memicu ketegangan di dalam ruang rapat hingga terjadi adu mulut.

Baca juga: Wakapolda Jagokan Prancis, Kapolda Maluku Masih Malu-Malu Ungkap Timnas Idola di Piala Dunia 2026

Baca juga: Abdul Azis Yanlua Usul Sagu Tumbuh dan Bagea Dipatenkan sebagai Produk Khas Daerah SBT

Sejumlah anggota DPRD langsung berdiri dari kursi dan bersama beberapa kepala OPD berupaya menenangkan kondisi.

Tak lama, situasi berhasil ditenangkan, namun rapat tak berlanjut sementara.

Beberapa saat kemudian, barulah rapat dilanjutkan kembali hingga tuntas.

"Saya minta maaf. Maksud saya melakukan interupsi hanya ingin menyampaikan informasi terkait keterlambatan Pak Fathul. Itu saja informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan komisi," ujar Jasali Keliwar.

Ia menegaskan peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari dinamika yang kerap muncul dalam forum pembahasan di lembaga legislatif.

"Hanya saja masalah ini bagian dari dinamika. Karena itu mohon maaf kepada teman-teman OPD, tidak perlu menanggapi secara serius," lanjutnya.

Menurut Jasali, perdebatan yang terjadi dalam rapat merupakan bagian dari upaya anggota DPRD untuk meluruskan berbagai persoalan yang sedang dibahas agar kebijakan dan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Yang terjadi dalam pembahasan itu adalah dinamika yang mungkin sering muncul. Itu bagian dari cara kita meluruskan persoalan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian dan memastikan apa yang disampaikan teman-teman tepat sasaran," tandasnya.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tengah evaluasi penggunaan APBD yang seharusnya fokus pada pengawasan pelaksanaan program dan anggaran daerah selama Semester I Tahun Anggaran 2026.(*)