Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Aceh Barat dalam mempertahankan opini WTP.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam kegiatan resmi BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026). LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, yang hadir mewakili Bupati Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Said Fadheil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah bekerja menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Baca juga: 12 Tahun Tanpa Putus, Bener Meriah Kembali Sabet Predikat WTP dari BPK

“Capaian Opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah mendukung penyajian dokumen dan laporan keuangan secara profesional sehingga Aceh Barat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak berpuas diri dan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi serta temuan yang tercantum dalam LHP BPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sesuai amanat undang-undang, setiap pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Saya meminta seluruh OPD segera mengambil langkah perbaikan terhadap setiap temuan agar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali menegaskan konsistensinya dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.