TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Sejumlah modus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (4/6/2026).
Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Dalam forum tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan berbagai temuan terkait penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Beberapa modus yang ditemukan antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Baca juga: Selain Rupiah, Kelangkaan Solar Bikin Ongkos Angkut Plastik Naik Rp300 per Kilo
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat karena dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Fadly Amran.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi guna menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.
Baca juga: Ekonom Unand Beberkan 3 Langkah Strategis Selamatkan Rupiah yang Tembus Rp18.040 per Dolar AS
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh unsur terkait untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan distribusi BBM subsidi.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga operator penyalur BBM.
Baca juga: Solar Subsidi di Sumbar Diduga Banyak Tersedot ke PETI, Satu Titik Bisa Habiskan 1 Ton
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Ia menilai pengawasan yang telah berjalan berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan, yang mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Chrisnawan mengungkapkan BPH Migas saat ini tengah mengkaji penguatan sistem digital untuk mempersempit peluang penyalahgunaan BBM subsidi.
"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," katanya.
Baca juga: WPR dan IPR Masih Berproses, ESDM Sumbar Harap Penambang Beralih ke Jalur Legal
Pada kesempatan yang sama, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman.
Menurutnya, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan yang cukup signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," ujarnya.
Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.(*)
