BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala) terus mematangkan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi bagi masyarakat. 

Langkah tersebut ditandai dengan rapat koordinasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program SIPADU BERKAT (Sistem Pelayanan Terpadu Pasca Pemberkatan) yang digelar di Gedung Sarantang Saruntung, Rabu kemarin.

Tak hanya melibatkan pemerintah daerah, pembahasan program tersebut juga dihadiri unsur Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Agama Pelaihari, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, para camat, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Kalangan warga Tala menaruh harpaan besar terhadap program tersebut. Maria misalnya, menyambut baik upaya pemerintah membangun kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik. 

Baca juga: Tugu Simpang Pasar Lawas Kilometer Pelaihari Tanahlaut Bakal Diperindah, Begini Respons Warga 

Baca juga: Aksi Heroik Raihan di Kebakaran Bakarung HSS, Nekat Terobos Api Untuk Selamatkan Sang Nenek

Menurutnya, masyarakat sering kali harus mendatangi beberapa kantor berbeda untuk menyelesaikan satu urusan administrasi.

"Kalau semua instansi bisa bekerja sama dan datanya saling terhubung, tentu masyarakat yang paling merasakan manfaatnya. Urusan bisa lebih cepat dan tidak membingungkan," katanya, Jumat (5/6/2026).

Hal senada disampaikan Anton, warga Pelaihari lainnya. Ia berharap kerja sama yang sedang disusun tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

"Kami berharap koordinasi antarinstansi benar-benar berjalan. Jangan sampai masyarakat masih harus bolak-balik mengurus berkas karena kurang sinkron antar lembaga," ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tala Akhmad Hairin yang memimpin rapat mengatakan keberhasilan program pelayanan publik tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. 

Menurutnya, diperlukan sinergi antarlembaga agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan efisien.

"Pelayanan publik yang baik memerlukan dukungan semua pihak. Karena itu, integrasi dan kerja sama antarinstansi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak lagi dihadapkan pada proses administrasi yang panjang dan berulang," ujarnya.

Ia menegaskan, pola kerja kolaboratif menjadi salah satu solusi untuk menyederhanakan berbagai tahapan pelayanan yang selama ini melibatkan banyak lembaga. 

Dengan sistem yang saling terhubung, proses pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi ketentuan hukum maupun administrasi yang berlaku.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tala Andra Eka Putra menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait implementasi SIPADU BERKAT.

Menurutnya, program itu tidak hanya berbicara mengenai layanan administrasi kependudukan, tetapi juga menyatukan peran berbagai lembaga yang selama ini terlibat dalam proses pencatatan perkawinan bagi pasangan non-muslim.

"Karena menyangkut banyak pihak, mulai dari rumah ibadah, tokoh agama, pengadilan, hingga pemerintah daerah, maka diperlukan kesepahaman dan kerja sama yang kuat agar pelayanan bisa berjalan secara terpadu," jelas Andra.

Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Bupati Tala H Rahmat Trianto untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat integrasi layanan antarinstansi.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Tala berharap SIPADU BERKAT dapat menjadi model pelayanan terpadu yang mampu memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

(banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)