WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Wacana pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi perbincangan hangat seiring melemahnya rupiah yang kini tembus Rp18.039 per Dolar AS.
Isu pergantian jabatan yang diduduki Purbaya itu, setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan masuknya ekonom senior Chatib Basri ke jajaran pemerintahan.
Dalam perbincangannya bersama jurnalis Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (5/6/2026) pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengaku mendengar berbagai keresahan terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Menurutnya, situasi tersebut membuat publik menaruh harapan besar pada sosok yang dinilai mampu mengembalikan kepercayaan pasar.
Baca juga: Purbaya Potong Anggaran MBG 2026 Jadi Rp 268 Triliun
Rocky menyebut nama Chatib Basri sebagai salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut.
"Banyak orang yang cemas dengan ekonomi Indonesia dan menginginkan ada kepastian. Nama Chatib Basri sudah beredar cukup lama karena dianggap punya reputasi dan kemampuan yang dibutuhkan," kata Rocky.
Menurut Rocky, posisi Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya mengelola arus kas negara, tetapi juga menjadi wajah ekonomi Indonesia di mata investor global.
Ia menilai seorang Menteri Keuangan harus mampu memberikan sinyal positif kepada pasar sekaligus menjaga agar kebijakan ekonomi tidak terlalu dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.
Chatib Basri Dinilai Punya Reputasi Internasional
Rocky menyoroti rekam jejak Chatib Basri yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, Chatib juga dikenal aktif di berbagai forum ekonomi internasional dan memiliki pengalaman akademik di lingkungan Harvard Kennedy School, AS.
Menurut Rocky, keunggulan Chatib bukan hanya terletak pada kemampuan teknis ekonomi, tetapi juga pemahamannya terhadap hubungan antara ekonomi, politik, dan keadilan sosial.
Baca juga: Rupiah Anjlok Rp18 Ribu per Dolar AS, Ini 7 Masukan Ganjar Pranowo untuk Pemerintahan Prabowo
"Chatib Basri mengerti political economy analysis, bukan sekadar ekonomi moneter. Itu penting karena ekonomi tidak hanya soal angka dan model, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik," ujarnya.
Ia menambahkan, reputasi internasional Chatib dapat menjadi modal penting untuk mengembalikan keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Tantangan Besar Menteri Keuangan
Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyinggung beratnya tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan saat ini.
Menurutnya, pelemahan kepercayaan pasar tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan moneter.
Ia menilai kondisi fiskal negara dan dinamika politik turut menjadi faktor yang sangat menentukan persepsi investor.
"Menjaga fiskal itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal politik. Investor melihat apakah kebijakan pemerintah konsisten dan mampu dijalankan dengan dukungan politik yang memadai," katanya.
Karena itu, Rocky menekankan bahwa siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan harus memiliki determinasi kuat dalam menghadapi realitas ekonomi yang penuh tekanan.
Dukungan Politik Jadi Faktor Kunci
Meski menilai Chatib Basri memiliki kapasitas yang mumpuni, Rocky mengingatkan bahwa tantangan terbesar seorang Menteri Keuangan bukan hanya soal kompetensi teknis, melainkan dukungan politik.
Menurutnya, Menteri Keuangan membutuhkan legitimasi yang kuat agar dapat bernegosiasi dengan kementerian lain, menghadapi dinamika DPR, sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah.
"Isu utama bukan hanya kemampuan membuat model ekonomi. Yang lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan secara personal dan kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah," ujarnya.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Rocky menilai Indonesia saat ini membutuhkan figur yang memiliki reputasi bersih, kemampuan teknokratis, serta keberanian mengambil keputusan untuk memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, publik sedang menunggu langkah-langkah yang mampu menjawab kegelisahan ekonomi sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi masa depan Indonesia.
Rupiah Tembus Rp 18.029, Ini Harga Barang Berpotensi Naik di RI
Nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah setelah menyentuh level Rp18.039 per dollar AS pada perdagangan Jumat (4/6/2026) pagi.
Pelemahan ini memperpanjang tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir terus bergerak di level rendah terhadap dollar AS.
Melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya impor menjadi lebih mahal karena pelaku usaha harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang, bahan baku, maupun komponen dari luar negeri.
Tak hanya produk impor, sejumlah barang yang diproduksi di dalam negeri juga bisa terdampak apabila masih bergantung pada bahan baku, mesin, atau transaksi yang menggunakan dollar AS.
Barang apa saja yang berpotensi mengalami kenaikan harga dengan pelemahan rupiah ini?
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, dalam enam bulan terakhir rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 7,29 persen terhadap dollar AS.
Menurut dia, pelemahan tersebut tidak hanya terjadi terhadap dollar AS, tetapi juga terhadap sebagian besar mata uang dunia.
"Dalam periode yang sama, rupiah melemah terhadap 86 persen mata uang di dunia. Rupiah juga melemah terhadap seluruh mata uang utama di ASEAN, meliputi SGD, THB, MYR, VND, dan PHP," ujar Wijayanto kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).
Padahal, beberapa mata uang negara tetangga justru mampu menguat terhadap dollar AS pada periode yang sama.
"Bahkan SGD, MYR, dan VND menguat terhadap dollar AS pada periode tersebut," kata dia.
Wijayanto menilai, nilai tukar dollar AS yang terlalu tinggi dapat memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia.
Selain itu, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila faktor-faktor fundamental ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga
Wijayanto mengatakan, setiap depresiasi rupiah sebesar 10 persen berpotensi mendorong inflasi sekitar 0,5 hingga 1 persen.
Adapun, kenaikan inflasi tersebut pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya.
Kondisi ini tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga di pedesaan.
Bahkan, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan angka kemiskinan karena daya beli masyarakat semakin tergerus.
Selain itu, petani dan peternak juga menghadapi risiko penurunan keuntungan.
Pasalnya, kenaikan biaya produksi sering kali lebih cepat dibandingkan kenaikan harga jual hasil usaha mereka.
Di sisi lain, biaya perjalanan ke luar negeri maupun pendidikan di luar negeri juga menjadi lebih mahal sehingga sebagian masyarakat mungkin harus menunda rencana tersebut.
Pelemahan rupiah juga berpotensi membuat harga barang bernilai besar seperti rumah, mobil, dan sepeda motor semakin mahal, terutama jika disertai kenaikan suku bunga pinjaman.
Masyarakat yang memiliki kredit dengan bunga mengambang (floating rate) pun dapat menghadapi kenaikan cicilan.
Menurut Wijayanto, hampir seluruh sektor berpotensi terdampak apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Namun, beberapa kelompok barang dinilai lebih rentan mengalami kenaikan harga, antara lain:
"Barang elektronik, pakaian, FMCG, bangunan, dan otomotif. Hampir semua terkena dampak," kata Wijayanto.
Ia juga menilai masyarakat di pedesaan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak pelemahan rupiah karena memiliki akses informasi dan kemampuan adaptasi yang lebih terbatas.
"Masyarakat desa justru paling terdampak. Mereka tidak mempunyai akses dan pengetahuan untuk merespons dan mengantisipasi. Posisi mereka menjadi pure price taker atau kelompok yang paling rentan dan paling sulit beradaptasi," ujarnya.
Dunia usaha hadapi tekanan berlapis
Pelemahan rupiah tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga dunia usaha.
Salah satu dampaknya adalah meningkatnya biaya pendanaan (cost of fund) seiring potensi kenaikan suku bunga.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) serta menekan permintaan pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan konsumen, seperti perumahan, otomotif, dan sejumlah produk konsumsi.
Meski demikian, tidak semua sektor mengalami dampak negatif.
Eksportir komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel justru dinilai berpotensi memperoleh keuntungan karena pendapatan mereka berbasis dollar AS.
Sebaliknya, industri yang mengandalkan bahan baku impor, seperti elektronik, otomotif, farmasi, dan sebagian industri makanan, menghadapi tekanan biaya yang lebih besar akibat pelemahan rupiah.
Menurut Wijayanto, ketidakpastian global dan fluktuasi nilai tukar juga dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal atau melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.
Beban APBN dan utang berpotensi membengkak
Pelemahan rupiah juga berdampak langsung pada kondisi fiskal pemerintah.
Wijayanto menjelaskan, sekitar 25 persen utang pemerintah masih berdenominasi valuta asing.
Karena itu, ketika rupiah melemah, nilai kewajiban yang harus dibayar pemerintah dalam mata uang asing otomatis ikut meningkat.
Ia memperkirakan depresiasi rupiah sepanjang 2026 dapat menambah beban utang pemerintah hingga sekitar Rp 175 triliun.
Selain itu, pemerintah juga berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah sehingga ketergantungan terhadap penerbitan obligasi global (global bond) dapat meningkat.
Tekanan serupa juga berpotensi terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Wijayanto, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dollar AS per barel dapat meningkatkan defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
Sementara itu, setiap pelemahan rupiah sebesar 10 persen terhadap dollar AS diperkirakan dapat menambah defisit APBN hingga sekitar Rp 60 triliun.
"Kombinasi kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan pelemahan daya beli akan meningkatkan defisit APBN," jelasnya.
Risiko inflasi dan kenaikan suku bunga
Di tengah pelemahan rupiah, risiko inflasi juga meningkat karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini dikenal sebagai imported inflation atau cost push inflation.
Akibatnya, ruang fiskal pemerintah bisa semakin terbatas karena belanja negara meningkat untuk meredam dampak ekonomi yang lebih luas.
Pada saat yang sama, Bank Indonesia (BI) juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui kebijakan moneter.
"BI harus mengantisipasi dengan menaikkan BI Rate atau SRBI Rate, sehingga imbal hasil SBN juga akan ikut terdongkrak," ujar Wijayanto.
Melihat berbagai dampak tersebut, Wijayanto menilai pemerintah perlu lebih fokus mengatasi penyebab utama pelemahan rupiah, bukan hanya menangani dampaknya.
"Pemerintah perlu segera mengobati sebab pelemahan rupiah, bukan hanya fokus pada gejalanya semata," ujarnya.
Menurut dia, perbaikan strategi fiskal, penguatan neraca pembayaran (balance of payment), serta komunikasi kebijakan yang lebih baik menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.
