TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi isu mengenai biaya kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut sebagian ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden.
Pernyataan tersebut muncul setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kelebihan biaya dalam sejumlah perjalanan dinas Presiden ke luar negeri dibayarkan menggunakan dana pribadi Prabowo.
Saat dimintai tanggapan mengenai aturan penggunaan dana pribadi untuk menutupi biaya perjalanan dinas Presiden, Purbaya mengaku tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci.
Baca juga: Soroti Klaim Dana Pribadi Prabowo untuk Lawatan LN, Pakar Hukum UGM Desak Istana Jelaskan Batas APBN
"Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy enggak ada aturannya cukup ya," ujar Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).
"Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logikan boleh aja kalau mau nombok," sambungnya.
Sebelumnya Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia menyebut, biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan luar negeri tersebut sangat besar.
Hal itu disampaikan Dino melalui unggahan video di akun X pribadinya.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujar Dino, Minggu, 31 Mei 2026.
Dino lantas memberikan lima saran kepada Prabowo agar tetap dapat menjalin hubungan antarnegara meski tak melakukan kunjungan luar negeri yakni melakukan video call atau zoom call atau telepon dalam proses komunikasi.
Memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu dengan kepala negara lain dalam rangka menghemat anggaran. Melakukan kunjungan internasional secara profesional dan direncanakan dengan baik.
Lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air dalam satu tahun ke depan dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri, mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu negara di Beijing. Serta menyerahkan urusan terkait misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
Klarifikasi Teddy
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai biaya perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa sebagian besar beban biaya kunjungan tersebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
Hal itu diungkapkan Seskab Teddy untuk meluruskan persepsi di masyarakat. Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam diplomasi internasional.
"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia juga memberikan klarifikasi terkait kritik publik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir.
Seskab Teddy menegaskan bahwa perjalanan itu bukan sekadar seremoni atau kunjungan formalitas, melainkan langkah agar memperkuat posisi Indonesia di tengah krisis global.
Teddy menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi Presiden Prabowo hanya bertujuan untuk menunjukkan citra di panggung internasional. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan yang dilakukan memiliki agenda yang jelas dan terencana.
"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujarnya.
