TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat lonjakan tajam temuan obat bahan alam (OBA), termasuk jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dalam tiga tahun terakhir.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran, tetapi sudah mengarah pada krisis literasi kesehatan masyarakat.
Temuan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas BKO” yang digelar UPT BPOM di Jawa Timur dan Buleleng dalam rangka Pekan Jamu Nasional 2026 di Banyuwangi Jawa Timur, Jumat (5/6/2026).
Data BPOM menunjukkan tren kenaikan signifikan: 54 kasus pada 2023, naik menjadi 104 kasus pada 2024, lalu melonjak menjadi 187 kasus pada 2025. Hingga triwulan I 2026, masih ditemukan 33 kasus baru di berbagai daerah.
Baca juga: Aturan Baru BPOM: Apoteker di Minimarket untuk Perkuat Pengawasan Obat
Kenaikan ini menunjukkan bahwa peredaran jamu mengandung BKO tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi pola berulang yang dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap produk berlabel “cepat manjur”.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penggunaan BKO dalam obat bahan alam maupun suplemen kesehatan dilarang karena berisiko menimbulkan gangguan serius bagi kesehatan, mulai dari gangguan jantung, penglihatan, mental, hingga kerusakan hati dan ginjal, bahkan risiko kematian bila tidak diawasi medis.
BPOM juga mencatat sejumlah zat yang kerap ditemukan dalam produk ilegal, seperti sildenafil, deksametason, parasetamol, dan sibutramin, yang masing-masing memiliki efek samping serius pada sistem tubuh manusia.
“Produk yang diklaim sebagai jamu ternyata mengandung zat aktif obat yang seharusnya berada di bawah pengawasan medis. Ini pelanggaran hukum sekaligus ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat,” tegas BPOM.
Menurut BPOM, persoalan ini tidak hanya terkait pengawasan produk, tetapi juga perilaku konsumen dan rendahnya literasi kesehatan.
Banyak produk beredar dengan klaim instan seperti pelangsing cepat, stamina kuat, hingga obat kuat, namun tanpa disadari mengandung bahan kimia obat berisiko tinggi.
Sejumlah pejabat BPOM daerah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan jamu nasional. Mereka menilai jamu harus tetap berkembang mengikuti zaman, namun tetap aman dan berbasis pengawasan ketat.
Kepala Balai POM di Jember, Benny Hendrawan Prabowo, berharap momentum Pekan Jamu Nasional dapat mendorong jamu asli Indonesia yang bebas BKO serta aman dikonsumsi generasi muda.
Sementara itu, Kepala Balai POM di Kediri, Winanto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya saing jamu Indonesia.
Plt. Kepala Balai POM di Buleleng, Rai Gunawan, menekankan bahwa edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat tidak memberi ruang bagi peredaran produk berbahaya.
Kepala Loka POM di Kota Madiun, Aziz Jihaduddin, menambahkan bahwa literasi yang baik akan membentuk konsumen yang lebih kritis dalam memilih produk kesehatan.
BPOM kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum mengonsumsi obat bahan alam, serta memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi legalitas produk.
