TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kinerja 514 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia kini dapat dipetakan melalui Regional Government Success Scorecard (RGSS), sebuah instrumen evaluasi berbasis data.
Sistem ini dikembangkan Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan RGSS untuk mengukur sekaligus memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.
Berbeda dengan pemeringkatan konvensional yang umumnya menitikberatkan pada capaian akhir, RGSS menggabungkan sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi nyata setiap daerah.
Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih kontekstual karena memperhitungkan tantangan struktural yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Untuk penerapannya di Indonesia, CGG bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Melalui kolaborasi tersebut, RGSS digunakan untuk memetakan kinerja seluruh pemerintah kabupaten dan kota secara komparatif.
Chief Executive Officer Chandler Governance Group, Wu Wei Neng, mengatakan RGSS tidak dirancang sebagai sekadar alat pemeringkatan.
Menurut dia, instrumen tersebut berfungsi sebagai perangkat diagnostik yang dapat membantu pemerintah memahami penyebab perbedaan hasil pembangunan dan kualitas tata kelola antardaerah.
"Instrumen ini dirancang sebagai alat diagnostik untuk membantu pemimpin nasional maupun daerah memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil pembangunan dan tata kelola di berbagai wilayah," kata Wu Wei Neng dalam keterangan dikutip, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi praktik-praktik yang berhasil diterapkan di suatu daerah untuk kemudian dipelajari dan diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.
RGSS dibangun di atas empat pilar utama, yakni kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya pemerintah daerah, persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik, serta lingkungan dasar yang mencakup faktor-faktor struktural seperti kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam.
Salah satu aspek yang membedakan RGSS dari sistem penilaian lain adalah penggunaan metodologi Dynamic Peer Comparison (DPC).
Melalui metode ini, suatu daerah tidak dibandingkan dengan seluruh daerah di Indonesia secara seragam, melainkan dengan wilayah lain yang menghadapi tantangan dan kondisi yang relatif setara.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menghasilkan evaluasi yang lebih adil karena mempertimbangkan konteks masing-masing daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan sumber daya tidak langsung dibandingkan dengan daerah yang memiliki keunggulan ekonomi maupun infrastruktur.
Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Dalam Negeri, Heriyandi Roni, menilai RGSS berpotensi menjadi instrumen pendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Menurut dia, data yang dihasilkan dapat membantu pemerintah memahami faktor-faktor yang memengaruhi variasi kinerja daerah.
"Inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan diharapkan dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang lebih terinformasi," ujarnya.
Bersamaan dengan peluncuran RGSS, CGG juga memperkenalkan situs web yang memuat profil, peringkat, serta data interaktif dari 514 pemerintah kabupaten dan kota.
Baca juga: Tata Kelola Pemerintah Pusat dan Daerah Diperkuat untuk Capai Target SDGs Tahun 2030
Platform tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah, peneliti, maupun masyarakat dalam memantau perkembangan tata kelola daerah.
