TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Perdebatan sengit mengenai apakah kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD atau langsung oleh rakyat memanas di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (05/06/2026).
Isu kontroversial ini menjadi mosi utama dalam Grand Final Kompetisi Debat Pelajar Demokrasi ke-4 tingkat SMA/MA se-Kabupaten Nunukan.
Dua tim terbaik, yakni Rosita Institute dari SMA Negeri 1 Nunukan dan Smansa Synergy dari SMA Negeri 1 Sebatik, saling beradu argumentasi tajam.
Kedua kubu mempertahankan pandangan mereka terkait mekanisme pemilu yang hingga kini masih memicu pro-kontra di tingkat nasional.
Tim Rosita Institute yang berada di kubu pro-DPRD menilai pemilihan melalui perwakilan legislatif jauh lebih efektif.
Menurut mereka, cara ini bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memahami kebutuhan daerah karena dipilih oleh wakil rakyat yang mengetahui kondisi lapangan secara langsung.
Sebaliknya, Tim Smansa Synergy menolak keras. Mereka menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang wajib mendapatkan mandat langsung dari rakyat.
Bagi Tim Smansa Synergy, sistem pemilihan langsung adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditawar.
Adu gagasan berjalan panas. Kedua tim saling melempar data, analisis, dan sanggahan menohok yang memancing tepuk tangan serta sorakan riuh dari para pendukung yang memadati ruangan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Moch Yusran, menjelaskan bahwa tema ini sengaja diangkat karena sedang menjadi dinamika politik nasional.
Menurutnya, acara sengaja digelar di luar tahapan pemilu agar pendidikan politik bagi anak muda berjalan maksimal.
"Generasi muda perlu dipersiapkan sejak dini agar memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami sistem demokrasi, serta mampu menyampaikan pendapat secara argumentatif, santun, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Yusran menambahkan, esensi acara ini bukan sekadar piala.
"Yang paling penting bukan hanya menentukan siapa juara, tetapi bagaimana kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran politik yang sehat bagi generasi muda Kabupaten Nunukan," katanya.
Langkah Bawaslu Nunukan ini mendapat apresiasi tinggi karena menjadi pelopor pertama di Provinsi Kalimantan Utara.
Ketua Bawaslu Kaltara, Yakobus Malyantor Iskandar, mengingatkan pentingnya membekali Generasi Z di perbatasan yang akan mendominasi Pemilu 2029 mendatang.
"Jangan sampai generasi muda menjadi pemilih yang buta politik, mudah terpengaruh hoaks dan propaganda. Jadilah pemilih yang cerdas, rasional, dan berintegritas," tegas Yakobus.
Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, H Muhammad Amin, saat membacakan sambutan Bupati Irwan Sabri, turut memuji kedewasaan berpikir para peserta dalam menyikapi perbedaan pendapat politik.
"Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang rutin. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta mampu menyaring berbagai informasi yang diterima secara bijak," kata Muhammad Amin.
Bupati lewat sambutannya menilai, kemampuan beradu argumen berbasis data seperti ini adalah modal penting untuk melawan derasnya hoaks dan manipulasi opini di era digital.
"Kegiatan ini merupakan sarana pendidikan politik yang sehat bagi para pelajar. Melalui debat, peserta dilatih berpikir logis, menyampaikan gagasan secara santun, menghargai perbedaan pendapat, serta mencari solusi melalui argumentasi yang berbasis data dan fakta," ujarnya.
Di akhir acara, pemerintah berharap para pelajar perbatasan ini tidak tumbuh menjadi kelompok yang apatis.
"Saya mengajak seluruh peserta menjadi generasi yang cerdas dalam berpolitik, bukan generasi yang apatis terhadap politik. Politik pada hakikatnya adalah instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama," tutup Muhammad Amin dalam bacaan sambutan Bupati.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
