TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Sadewa tak mempermasalahkan biaya kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto mencapai ratusan miliar. 

Menurutnya, hal itu wajar dan tidak membebani keuangan negara. 

Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons tersebut saat menghadiri Konferensi Pers APBN KiTa pada Jumat (5/6/2026).

Ia dimintai keterangan oleh awak media mengenai keabsahan seorang kepala negara menutupi biaya dinas menggunakan kantong pribadi.

Menanggapi pertanyaan sensitif itu, Purbaya secara terbuka mengaku tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai regulasinya.

"Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy. Enggak ada aturannya. cukup ya," ujar Purbaya.

Baca juga: PILU Jenazah Balita Dibonceng Pakai Motor, Ambulans tak Bisa Dipakai karena Kepercayaan Masyarakat

Baca juga: SONY Sanjaya Mau Bongkar Praktik Korupsi MBG di BGN, Tapi Anaknya Punya 7 Dapur MBG

Meski enggan memaparkan aturan hukumnya, Purbaya mencoba memberikan pandangan dari sudut pandang logika sederhana.

Menurutnya, tindakan menutupi kekurangan biaya menggunakan uang pribadi bukanlah sebuah pelanggaran jika dilihat secara personal.

"Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logika boleh aja kalau mau nombok," sambung Menkeu.

Sorotan tajam mengenai anggaran ini awalnya dilemparkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

Melalui sebuah unggahan video di akun X pribadinya pada Minggu (31/5/2026), Dino mengkritik keras tingginya frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Ia menyebut aktivitas tersebut menguras keuangan negara dalam jumlah yang sangat masif.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," papar Dino.

Melihat pemborosan tersebut, Dino lantas memberikan lima saran konkret kepada Prabowo agar anggaran negara bisa dihemat tanpa memutus hubungan diplomatik.

Pertama, ia menyarankan agar proses komunikasi antarnegara dialihkan menggunakan teknologi digital seperti video call, zoom call, atau telepon biasa.

Kedua, Prabowo diminta memanfaatkan forum internasional untuk menemui beberapa kepala negara sekaligus demi efisiensi biaya.

Saran ketiga dari Dino adalah memastikan setiap kunjungan internasional direncanakan secara profesional dan matang.

Keempat, ia meminta Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air dalam satu tahun ke depan, mencontohkan strategi yang dilakukan Presiden China, Xi Jinping.

Kelima, Dino menyarankan agar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono.

Kritik pedas dari Dino Patti Djalal ini kemudian memicu respons cepat dari pihak Istana.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung memberikan klarifikasi resmi pada Senin (1/6/2026) untuk meluruskan persepsi miring yang berkembang di tengah masyarakat.

Teddy menegaskan bahwa kelebihan biaya dari perjalanan tersebut sama sekali tidak membebani APBN.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," tegas Seskab Teddy.

Selain meluruskan masalah anggaran, Teddy juga pasang badan membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo selama 1,5 tahun terakhir.

Ia membantah tudingan publik yang menilai perjalanan tersebut hanya sekadar agenda seremonial atau formalitas belaka.

Menurut Teddy, langkah ini sangat krusial dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ancaman krisis global.

Teddy meminta publik tidak melihat aktivitas diplomasi internasional tersebut dengan sebelah mata atau menuduhnya sebagai ajang pencitraan.

Ia meyakinkan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala negara selalu memiliki agenda serta target yang jelas dan terencana.

"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," pungkas Teddy.

(*/tribun-medan.com)