Yang lebih penting adalah bagaimana Aceh memperoleh nilai tambah terbesar dari proyek Gas Andaman,” kata Humam

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Polemik mengenai lokasi fasilitas pengolahan Gas Andaman dinilai tidak boleh mengaburkan agenda yang lebih besar, yakni bagaimana Aceh memperoleh manfaat ekonomi maksimal dari penemuan cadangan gas terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

Sosiolog sekaligus Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, mengatakan perdebatan apakah fasilitas pengolahan gas dibangun di laut (offshore/floating) atau di darat (onshore) seharusnya ditempatkan dalam konteks yang lebih strategis.

“Jangan sampai perhatian publik tersita pada perdebatan lokasi fasilitas pengolahan. 

Yang lebih penting adalah bagaimana Aceh memperoleh nilai tambah terbesar dari proyek Gas Andaman,” kata Humam kepada Serambinews.com, Sabtu (6/5/2026).

Baca juga: Polemik Gas Blok Andaman, ForBINA Dorong Skema Win-Win Solution antara Pemerintah Aceh dan Mubadala

Menurutnya, bagi investor, termasuk Mubadala Energy sebagai operator utama proyek tersebut, pertimbangan mengenai lokasi fasilitas pengolahan sangat dipengaruhi aspek teknis dan bisnis, seperti efisiensi investasi, keekonomian proyek, keselamatan operasi, serta manajemen risiko.

Karena itu, kata Humam, yang perlu diperjuangkan Pemerintah Aceh bukan semata-mata lokasi pengolahan awal gas, melainkan memastikan sebagian gas Andaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan industri hilir di Aceh.

“Pertanyaan strategisnya bukan di mana gas pertama kali diproses, tetapi apakah gas itu bisa menjadi fondasi pembangunan industri pupuk, amonia, metanol, dan petrokimia di Aceh,” ujarnya.

Humam mengingatkan, apabila gas Andaman hanya diekspor atau dialirkan ke luar daerah tanpa hilirisasi, Aceh berpotensi mengulangi pengalaman masa lalu sebagai daerah penghasil sumber daya alam tanpa menjadi pusat pertumbuhan industri.

“Nilai tambah terbesar, lapangan kerja terbesar, dan investasi manufaktur terbesar justru akan berkembang di tempat lain. 

Aceh hanya menerima sebagian manfaat fiskal, sementara aktivitas ekonomi utama berlangsung di luar daerah,” katanya.

Menurut Humam, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe memiliki modal yang sangat kuat untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis gas. 

Kawasan itu telah memiliki pelabuhan laut dalam, infrastruktur energi, kawasan industri, serta pengalaman panjang dalam pengelolaan industri gas.

Selain itu, posisi geografis Aceh dinilai sangat strategis karena berada di pintu masuk Selat Malaka dan dekat dengan pasar besar di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

“India, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara ASEAN merupakan pasar yang sangat besar. 

Kebutuhan pupuk, amonia, metanol, dan produk petrokimia akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut,” katanya.

Karena itu, Humam menilai visi besar yang perlu diperjuangkan Aceh adalah menjadikan KEK Arun sebagai pusat petrokimia nasional di Indonesia bagian barat sekaligus hub industri berbasis gas untuk pasar Indo-Pasifik.

“Kalau yang dibangun hanya fasilitas pengolahan awal, manfaat ekonominya terbatas. 

Tetapi jika yang tumbuh adalah industri petrokimia dan turunannya, dampaknya terhadap perekonomian Aceh akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Humam juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman Arun pada masa lalu. Meski pernah menjadi salah satu pusat produksi LNG terbesar dunia, keberadaan Arun belum sepenuhnya mampu melahirkan basis industri yang kuat untuk menopang ekonomi daerah ketika produksi gas mulai menurun.

“Pelajaran terbesar dari Arun adalah produksi besar tidak otomatis menghasilkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. 

Karena itu Andaman harus menjadi momentum membangun ekonomi berbasis industri, bukan sekadar ekonomi ekstraktif,” katanya.

Terkait surat Gubernur Aceh yang meminta pengolahan gas dilakukan di darat, Humam berpendapat isu strategis seperti Andaman sebaiknya lebih dahulu dibahas melalui dialog intensif dengan pemerintah pusat, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan investor.

Ia menilai Aceh saat ini memiliki modal politik yang kuat karena hubungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Presiden Prabowo Subianto dikenal dekat dan memiliki sejarah panjang kebersamaan.

“Kalau ada perbedaan pandangan mengenai desain proyek, jalur yang paling produktif adalah duduk bersama dan bernegosiasi langsung. Aceh bisa memperjuangkan hilirisasi tanpa menciptakan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

Humam menegaskan keberhasilan proyek Andaman tidak seharusnya diukur dari besarnya cadangan gas yang ditemukan, melainkan dari sejauh mana proyek tersebut mampu menciptakan industri baru, menyerap tenaga kerja lokal, menumbuhkan perusahaan daerah, dan mendorong transformasi ekonomi Aceh.

“Gas adalah alat untuk membangun masa depan, bukan tujuan akhir. Yang harus diperjuangkan Aceh bukan sekadar lokasi fasilitas pengolahan, tetapi bagaimana Gas Andaman menjadi mesin industrialisasi daerah,” pungkasnya.(*)

Baca juga: South Andaman dan Nasib Aceh: Mengapa Sikap Mualem Harus Didukung Penuh?