Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengorkestrasi Gerakan Indonesia Asri sebagai langkah strategis nasional untuk mewujudkan keadilan iklim dan mengatasi krisis planet tiga kali lipat atau triple planetary crisis.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat mengatakan bahwa gerakan ini merupakan manifestasi konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mendorong keterlibatan publik secara kolektif dari lingkup terkecil.

"Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam, demi memitigasi bencana hidrometeorologi serta mencapai komitmen Paris Agreement," kata dia, dalam acara puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertajuk "Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim" di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu.

Pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian LH menegaskan komitmen terhadap Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global, suhu dunia tetap berada sedekat mungkin pada batas 1,5 derajat Celcius. Adapun komitmen tersebut diwujudkan melalui Second NDC 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional, serta melalui strategi jangka panjang.

Jumhur menegaskan bahwa komitmen tersebut penting karena sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang berisiko kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem dan gangguan ketahanan pangan dan lebih dari 90 persen bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Selain penguatan tata kelola karbon, Gerakan Indonesia Asri diarahkan untuk memangkas emisi gas metana dari 51 juta ton sampah tahunan nasional melalui penegakan budaya baru, yakni kewajiban memilah sampah organik dan anorganik langsung dari skala rumah tangga.

"Di tengah tantangan ini, persoalan sampah menjadi bagian yang mempengaruhi perubahan iklim. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun. Namun 74 persen masih belum terkelola secara optimal. Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metan, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan. Kejahatan emisi gas metan itu bisa lebih dari 30 kali karbon dioksida (CO2). Karena itu kita harus pastikan gerakan untuk menyelesaikan masalah sampah bisa tuntas setuntas-tuntasnya," ungkapnya.

Jumhur menambahkan bahwa sebagai langkah hukum dari orkestrasi keadilan iklim ini, pemerintah tengah mematangkan draf Undang-Undang Keadilan Iklim guna melindungi hak masyarakat hukum adat dan warga lokal agar menerima manfaat ekonomi terbesar dari pasar perdagangan karbon nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Gerakan Indonesia Asri Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani melaporkan komitmen hijau ini digulirkan secara serentak luring dan daring dengan melibatkan 10.141 pejuang lingkungan, mulai dari jajaran Dasawisma, petugas kebersihan regional Jabodetabek, komunitas pemulung, hingga Pramuka Saka Kalpataru.

Aksi lapangan di Bumi Perkemahan Cibubur tersebut juga dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wamen LH Diaz Hendropriyono, Wamenkop Farida Farichah, hingga Duta Besar Slovakia Untuk Indonesia Thomas Ferko.

Sinergi lintas sektor ini turut diperkuat oleh kehadiran jajaran kepala daerah, seperti Wali Kota Tangerang H. Sahrudin, Pj Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe, Wakil Wali Kota Bogor Zaenal Muttaqin, serta Wali Kota Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang berkomitmen memperluas kawasan hijau.

Untuk mengoptimalkan sebaran program di tingkat tapak, Menteri LH bersama jajaran kabinet melakukan komunikasi virtual (teleconference) dengan enam gubernur dan Kepala Otorita IKN, diikuti pembagian sarana pilah sampah serta penanaman simbolis menuju target dua miliar pohon nasional.

Orkestrasi pemulihan lingkungan ini nantinya dilengkapi lewat penyelenggaraan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference pada pertengahan Juni pada 11-13 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center demi mentransfer teknologi hijau terbaik sekaligus menjadi stimulus pencapaian target emisi menuju Indonesia Emas 2045.