Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, Jumat (5/6/2026).

Kedatangannya untuk meninjau dan mengevaluasi terhadap tindaklanjut hasil kajian Ombudsman mengenai regulasi, kebijakan, dan tata kelola sekolah rakyat yang telah disampaikan tahun sebelumnya.

"Kami ingin lihat langsung terhadap kebijakak pak Presiden soal sekolah rakyat. Kami hadir untuk ikut memberikan pengawasan eksternal pada pelayanan publik karena ini kebijakan yang luar biasa," ujarnya.

Kunjungan diawali dengan pertemuan dan diskusi bersama Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Afrizon Tanjung, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung, Feri Afrianto,

Kepala SRMP 9 Bandung, Kepala SRMA 11 Bandung, guru, tenaga kependidikan, dan stakeholder terkait lainnya. Setelah itu, rombongan meninjau langsung sarana prasarana sekolah rakyat, mulai ruang guru, kelas, hingga asrama. Nuzran juga sempat berdialog dengan beberapa siswa.

Baca juga: Orangtua Keluhkan SPMB Sekolah Maung: Kejanggalan Sistem, Juklak Juknis Berubah di Injury Time

Nuzran menjelaskan Kemensos telah melakukan perbaikan-perbaikan atas saran dan masukan yang disampaikan Ombudsman, terutama dalam tata kelola seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasana, dan kurikulum.

"Ada delapan item saran sudah dilaksanakan pihak Kemensos, terkait tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kami kemarin sudah melihat perbaikan itu sehingga hari ini kami tinjau," ucapnya.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Nuzran menyampaikan beberapa masukan seperti dalam pencegahan maladministrasi, rekrutmen SDM, hingga pengusulan lahan sekolah rakyat permanen.

"Kami ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kami dihulunya untuk memberikan saran, supaya nanti di hilir ini jangan terjadi masalah, jangan terjadi maladministrasi," ujar Nuzran

Kemudian, Nuzran menyoroti soal perekrutan SDM guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tengah berlangsung.

"Kedua, kami nanti juga memberikan beberapa masukan terkait nanti masalah rekrutmen tenaga pendidik, karena ini sedang berlangsung, dan ke depan ada (kurang lebih) 30 ribu siswa yang akan masuk," katanya.

Terakhir, Nuzran memberikan masukan terkait percepatan pembangunan sekolah rakyat, terutama dalam hal ini terkait tantangan dalam pengajuan lahan dari pemerintah daerah untuk sekolah rakyat permanen. Menurutnya, untuk di kota-kota besar akan sulit mengusulkan lahan dengan luas sekitar 6 sampai 8 hektare, karena ketersediaan lahan yang terbatas.

"Kami langsung mengusulkan pada hari ini menemukan beberapa temuan berarti tidak mesti harus 6 sampai 8 hektare tapi nanti dibuat luasannya dalam bentuk bertingkat," kata Nuzran.

Baca juga: SOSOK Jese Rodriguez Eks Bintang Real Madrid Rekan Cristiano Ronaldi yang Santer Gabung Persib

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Afrizon Tanjung menyampaikan Ombudsman sudah sejak awal ikut mengawal sekolah rakyat.

Dia menjelaskan secara substansi program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, sehingga penting memastikan program bisa berjalan dengan baik, dan tujuan tersebut dapat tercapai.

"Ini yang perlu kami pastikan, apa namanya kegiatan-kegiatan ini, pembelajaran-pembelajaran di sekolah rakyat. Nah sekarang Ombudsman membantu untuk tata kelolanya benar atau tidak, dari sejak awal seperti itu," kata Afrizon. (*)