WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, mengklaim bahwa dugaan penyimpangan dalam tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya melibatkan dirinya seorang diri.

Ia menyebut terdapat sejumlah "nama besar" yang diduga memiliki peran dalam pengaturan dapur-dapur SPPG.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, yang menegaskan bahwa selama ini kliennya merasa menjadi pihak yang paling disorot dan dituding sebagai aktor utama dalam dugaan praktik jual beli titik dapur MBG.

Menurut Krisna, narasi yang berkembang selama ini seolah menempatkan Sony sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan dapur program MBG.

Namun, kata dia, Sony memiliki versi cerita yang berbeda dan siap mengungkap pihak-pihak lain yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dapur tersebut.

"Selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal, menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi. Diatensi oleh nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri," ujar Krisna sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu menambah babak baru dalam polemik tata kelola SPPG yang belakangan menjadi sorotan publik.

Program MBG yang merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat selama ini mengandalkan jaringan dapur SPPG sebagai ujung tombak penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

Munculnya dugaan adanya pihak-pihak berpengaruh di balik pengaturan dapur SPPG berpotensi memperluas ruang penyelidikan apabila nantinya informasi yang dimiliki Sony dapat diverifikasi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang.

Krisna juga mengungkapkan bahwa Sony telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam proses penegakan hukum.

Langkah menjadi justice collaborator umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai suatu tindak pidana dan bersedia memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik untuk membantu mengungkap aktor lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara yang sedang ditangani.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja sosok yang dimaksud sebagai "nama-nama besar" oleh Sony.

Kuasa hukumnya menyatakan bahwa pengungkapan identitas pihak-pihak tersebut akan disampaikan langsung oleh Sony pada waktu yang dianggap tepat.

Pernyataan itu pun diperkirakan akan menjadi perhatian publik mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang melibatkan anggaran besar serta jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah.

Jika benar terdapat praktik penyimpangan dalam pengaturan dapur SPPG, maka pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan program tersebut.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan klaim Sony Sanjaya.

Karena itu, tudingan mengenai keterlibatan "nama besar" dalam dugaan penyimpangan tata kelola SPPG masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum dan investigasi yang sedang berjalan.