TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan peningkatan ruas Jalan HOS Cokroaminoto di Kota Gorontalo tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan jalan, tetapi juga menyesuaikan konstruksi dengan tingginya beban lalu lintas kendaraan bertonase besar yang melintas di kawasan tersebut.
Kepala Dinas PUPR-PRKP Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto, mengakui masih terdapat sekitar 1,1 kilometer ruas jalan yang belum tertangani setelah pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tahun ini.
Menurutnya, pemerintah berharap sisa pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun depan meski di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah.
Aries mengatakan pemerintah tetap berupaya mencari peluang pendanaan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan.
"Kita berharap tahun depan, tapi kalau saya melihat kondisi fiskal yang akan kita hadapi ke depan justru semakin terbatas," ujarnya, Kamis (5/6/2026).
Meski demikian, ia menyebut Gubernur Gorontalo meminta seluruh jajaran tetap optimistis dalam membangun daerah.
Aries menjelaskan masih terdapat peluang pendanaan melalui program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Kerusakan yang terjadi di ruas Jalan HOS Cokroaminoto, kata dia, tidak lepas dari tingginya aktivitas kendaraan besar yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Jalan tersebut selama ini menjadi salah satu akses penting yang menunjang distribusi barang di Kota Gorontalo.
Karena itu, desain perbaikan jalan tidak hanya mengacu pada standar umum, tetapi juga mempertimbangkan beban lalu lintas yang terjadi di lapangan.
"Pasti, karena paling tidak kita mendekati beban lalu lintas yang ada. Karena itu dilakukan survei terlebih dahulu," kata Aries.
Ia menerangkan hasil survei menjadi dasar dalam menentukan spesifikasi konstruksi, termasuk ketebalan perkerasan jalan.
Menurutnya, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang lebih besar dari kondisi normal sehingga jalan lebih siap menghadapi lalu lintas berat.
Aries menegaskan ruas Jalan HOS Cokroaminoto memang dipersiapkan agar dapat dilintasi kendaraan bertonase besar.
Di sisi lain, pemerintah juga memahami keluhan masyarakat yang sebelumnya memprotes lalu lintas kendaraan berat di tengah kondisi jalan yang rusak.
Namun, menurut Aries, keberadaan kendaraan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan distribusi barang dan aktivitas ekonomi daerah.
"Kita memahami itu, tapi kita juga tidak bisa menutupi urat nadi perekonomian yang ada di Kota Gorontalo," tegasnya.
Ia menilai akses tersebut memiliki peran yang sangat vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganan dilakukan dengan mencari keseimbangan antara kebutuhan warga dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Saat ini proses pekerjaan masih berlangsung dengan sistem buka-tutup jalan guna menjaga kelancaran lalu lintas selama pengerjaan.
Jika diperlukan, pengaturan jam operasional kendaraan besar dapat menjadi salah satu opsi yang dibahas bersama para pihak terkait.
"Kalau kita sepakat itu, mungkin kita atur waktunya," ujar Aries.
Sebelumnya, Dinas PUPR-PRKP Provinsi Gorontalo mengungkapkan total kebutuhan anggaran untuk menangani seluruh ruas Jalan HOS Cokroaminoto mencapai hampir Rp12 miliar.
Namun pada tahun 2026, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2,7 miliar sehingga pekerjaan baru dapat dilakukan sepanjang kurang lebih 600 meter dari total ruas sekitar 1,7 kilometer.
Pantauan TribunGorontalo.com pada Kamis (5/6/2026), aktivitas pekerjaan di lokasi belum terlihat meski beberapa hari sebelumnya sejumlah alat berat sempat melakukan penanganan.
Pada sisi kiri jalan dari arah utara, sebagian badan jalan telah digali dan ditimbun menggunakan alat berat sebagai bagian dari proses perbaikan.
Peningkatan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Program tersebut terus didorong melalui sinergi berbagai pihak di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
(*)
