TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wajah pengelolaan sampah di Jawa Barat bersiap mengalami lompatan besar. Langkah konkret ini ditandai lewat kesepakatan baru antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solutions (PT JES).

Keduanya resmi memperbarui serta mempertegas kembali komitmen kemitraan mereka dalam megaproyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. 

Ikatan strategis tersebut menjadi batu loncatan penting sekaligus memperkokoh keseriusan kedua pihak demi mempercepat hadirnya infrastruktur sanitasi modern yang bertumpu pada teknologi mutakhir serta berwawasan lingkungan.

Prosesi sakral penandatanganan kerja sama ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) bersama Direktur PT JES, Kenichi Ishikawa, di Kabupaten Indramayu pada Jumat (5/6/2026).

Momentum krusial tersebut juga dirangkaikan dengan pengesahan Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT JES, yang kemudian digenapi lewat penyerahan Perjanjian Regres dari pihak Pemprov Jabar kepada PT PII.

Penyelarasan isi kontrak ini sengaja ditempuh guna mengadopsi berbagai adaptasi teknis, skema finansial, serta aturan hukum paling baru. Tujuannya jelas, agar proyeksi jangka panjang ini menggelinding dengan lebih transparan, hemat, dan terjaga kesinambuhannya.

Ke depan, fasilitas modern Legok Nangka dirancang untuk mengurai persoalan limbah domestik dari kawasan metropolitan Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, ditambah Kabupaten Garut serta Kabupaten Sumedang.

Daya tampung instalasi ini sangat masif, menembus 2.131 ton per hari, dengan mengandalkan sistem Waste-to-Energy (WtE) atau konversi sampah menjadi pasokan daya listrik.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keberadaan TPPASR Legok Nangka diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mendukung pengelolaan sampah regional.

"TPPAS Regional Legok Nangka akan mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas pembuangan akhir yang telah mengalami keterbatasan kapasitas," ujar Dedi.

Usai nota kesepakatan ini diteken, fokus kerja kini beralih pada penuntasan pemenuhan pembiayaan (financial close) yang dipatok mesti rampung sebelum pengujung tahun 2026, sebelum akhirnya berlanjut pada aksi percepatan pembangunan fisik di area proyek.