TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyoroti ketersediaan lahan makam yang kian menipis, kondisi tersebut dipandang sebagai situasi darurat yang harus segera ditangani.
Ali mengatakan, penduduk Jakarta secara kurang lebih enam juta jiwa sedangkan kapasitas lahan pemakaman yang ada saat ini sangat sedikit.
"Isu makam, tidak bisa kita kesampingkan, hari ini. Warga Jakarta 6 juta lebih tapi kapasitas kuburan untuk 3 tahun ke depan cuma 150 ribu saya gak tau kalau ada bencana tiba-tiba matinya bareng mau dikubur ke mana," kata Ali, Sabtu (6/6/2026).
Dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan dinas terkait, Ali menekankan perlunya pengadaan lahan untuk pemakaman.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta selama ini terlalu sibuk membangun gedung perkantoran yang pada akhirnya tidak berguna.
"Jadi ini kan bisa menjadi rencana kerja misalnya untuk 2027," ucap Ali.
Membangun gedung kantor memang diperlukan untuk menunjang pelayanan ke masyarakat, tetapi menyediakan lahan makam yang laik untuk warga juga sebuah keharusan.
Apalagi dalam kondisi darurat seperti saat ini, ketersediaan lahan makam makin sedikit tetapi Pemprov DKI Jakarta tidak gencar mencari solusi jangka panjang.
"Malah saya berpikir bila perlu Jakarta enggak usah ada pembangunan gedung, bua apa kita bangun gedung megah mahal, anggaran tersedot tapi untuk hal-hal urgen seperti ini enggak bisa kita penuhi," tegas dia.
Menurut Ali, kondisi Jakarta dengan lahan makam yang terbatas sangat tidak siap menghadapi kejadian luar biasa.
"Bayangkan dalam satu hari seratus orang meninggal enggak tahu dikubur ke mana. Jadi ini catatan buat Bappenda juga orientasinya enggak usah bangun-bangun gedung," ujar dia.
Dinas terkait dalam hal ini pertamanan, juga harus memperjuangkan belanja pengadaan lahan makam setiap tahunnya.
"Ketika TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) rapat misal Jakarta hari ini enggak ada pengadaan lahan harus ada argumen, ini kondisi sudah crowdeed 6 juta warga jakarta tapi kapasitas lahan 150 ribuan ini PR (pekerjaan rumah)," tuturnya.
Ali mendesak, di APBD 2027, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pengadaan lahan agar masyarakat mudah menguburkan saudara atau tetangganya yang meninggal dunia.
"Misalnya kita mau bangun kantor dinas apa, bikin apa, kayaknya penting banget. Ini yang parah orang yang meninggal jadi susah jadi ini PR buat di rencana kerja 2027 dimasukkan buat makam," tegas dia.
"Jangan sampai didemo sama warga, nyari makam susah yang disalahin kadis padahal masalahnya ada di sektor lain di pembangunan gedung," sambungnya.
Baca juga: Piala Dunia 2026 Segera Bergulir, Dirut Dharma Jaya Jagokan Belanda: Kasihan, Belum Pernah Juara
Baca juga: DKI Bakal Punya Sistem Peringatan Dini Polusi Udara, Warga Bisa Cek Kondisi hingga 3 Hari ke Depan
Baca juga: CFD Rasuna Said Besok Lebih Meriah, Ada Ondel-ondel Keliling hingga Permainan Tradisional Betawi
