Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kalangan akademisi menyambut positif kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan komunikasi global siswa sejak usia dini sekaligus memperkuat daya saing generasi muda Indonesia di masa depan.
Meski demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak hanya bergantung pada perubahan status mata pelajaran semata. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan kurikulum, kompetensi guru, serta ketersediaan infrastruktur pendukung agar proses pembelajaran berjalan efektif.
Dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair), Noerhayati Ika Putri SS MA PhD, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong sekolah lebih siap dalam menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Inggris secara terstruktur.
"Kebijakan ini mendorong sekolah untuk lebih siap dalam menyiapkan pembelajaran bahasa Inggris, termasuk kurikulum dan kesiapan gurunya," ujarnya.
Menurut Ika, pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar perlu dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kemampuan belajar anak.
Baca juga: Bahasa Inggris Bakal Jadi Mapel Wajib SD, Dispendik Surabaya Siapkan Program English Friday
Ika menjelaskan penyusunan kurikulum Bahasa Inggris bagi siswa sekolah dasar perlu melibatkan para pakar yang memahami perkembangan anak dan metode pembelajaran bahasa asing.
Materi yang diajarkan juga harus disusun secara bertahap sesuai usia, tingkat kemampuan, serta konteks kehidupan siswa agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam keseharian.
Ia menilai tema pembelajaran yang dekat dengan pengalaman anak akan membuat proses belajar menjadi lebih relevan dan menyenangkan.
Setelah kurikulum tersusun, guru memiliki peran penting dalam menerjemahkan materi ke dalam kegiatan pembelajaran yang efektif di kelas.
"Setiap kelas memiliki kondisi yang berbeda. Sehingga guru perlu berkreasi agar pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa," katanya.
Karena itu, Ika menilai guru perlu diberikan ruang untuk memodifikasi dan mengadaptasi metode pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik di masing-masing sekolah.
Selain itu, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia mendorong pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan secara top down, tetapi juga mendengarkan kebutuhan guru di lapangan melalui pendekatan bottom up agar implementasi berjalan lebih efektif.
Selain kesiapan kurikulum dan guru, Ika menyoroti pentingnya paparan (exposure) Bahasa Inggris di luar lingkungan sekolah.
Menurutnya, kemampuan berbahasa tidak akan berkembang optimal apabila siswa hanya mengandalkan pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas.
"Bahasa itu harus sering digunakan. Semakin sering terpapar dan terbiasa menggunakannya, semakin mudah seseorang menguasainya," tuturnya.
Ia menilai perkembangan teknologi digital saat ini membuka peluang besar bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara mandiri.
Kehadiran media sosial, gim daring, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo, hingga teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menurut Ika, dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan.
Berbagai platform digital tersebut memungkinkan siswa berlatih berkomunikasi dalam Bahasa Inggris tanpa harus mengeluarkan biaya besar maupun bertemu langsung dengan penutur asli.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi hanya dapat berjalan optimal apabila didukung pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan akses internet dan platform pembelajaran berkualitas dapat dijangkau seluruh siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.
"Akses internet dan platform pembelajaran yang berkualitas menjadi kunci agar kesempatan belajar bahasa Inggris dapat dirasakan secara lebih merata," pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kebijakan tersebut, salah satunya melalui program pembiasaan penggunaan Bahasa Inggris di lingkungan sekolah.
Program pembiasaan itu akan diterapkan setiap hari Jumat sebagai upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa sejak dini. Dispendik meyakini metode pembiasaan menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas kosakata dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing.
Selain membangun budaya berbahasa Inggris di sekolah, Dispendik Surabaya juga mulai mempersiapkan aspek tenaga pengajar dan penguatan kompetensi siswa melalui berbagai program kolaborasi.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Kota Surabaya, Mohamad Sufyan, mengatakan kemampuan berbahasa asing akan lebih mudah dikuasai apabila digunakan secara rutin dalam keseharian.
"Pembiasaan bahasa itu bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dipakai, kosa kata yang dimiliki anak-anak akan semakin berkembang. Semakin sering digunakan, semakin bisa," kata Sufyan, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Sufyan, konsep pembiasaan Bahasa Inggris tersebut terinspirasi dari keberhasilan program Kamis Mlipis yang selama ini mendorong penggunaan Bahasa Jawa di lingkungan sekolah.
Karena itu, Dispendik mulai mengarahkan sekolah untuk menyediakan hari khusus penggunaan Bahasa Inggris sebagai bagian dari pembiasaan komunikasi sehari-hari.
"Nanti kalau Kamis Mlipis menggunakan bahasa daerah, maka untuk hari Jumat pembiasaan menggunakan Bahasa Inggris," ujarnya.
Saat ini Bahasa Inggris di jenjang SD dan SMP masih berstatus muatan lokal. Pelaksanaannya pun bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah.
Namun, ketika kebijakan pemerintah pusat mulai diterapkan pada tahun 2027, seluruh sekolah diwajibkan menyediakan mata pelajaran Bahasa Inggris.
"Kalau sudah menjadi mata pelajaran wajib, semua sekolah harus melaksanakan. Selama ini masih muatan lokal yang menyesuaikan kemampuan sekolah masing-masing," jelasnya.
Selain pembiasaan siswa, Dispendik juga mulai memperhitungkan kebutuhan tenaga pengajar yang akan meningkat ketika Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib.
Menurut Sufyan, setiap sekolah nantinya membutuhkan guru Bahasa Inggris yang dapat mengampu mata pelajaran tersebut secara khusus.
"Kalau sudah menjadi mata pelajaran wajib, otomatis harus ada guru Bahasa Inggris. Sementara ini bisa diampu guru kelas jika belum tersedia," katanya.
Sebagai bentuk persiapan, Dispendik Surabaya menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang memiliki program peningkatan kemampuan Bahasa Inggris bagi siswa.
"Ada beberapa lembaga yang menawarkan program gratis untuk siswa. Kami bekerja sama dengan LKP-LKP yang memang memiliki program penguatan Bahasa Inggris," ungkapnya.
Dispendik juga memanfaatkan sekolah yang telah menerapkan Sistem Pendidikan Kerja Sama (SPK) atau kurikulum internasional sebagai sarana pembelajaran bagi sekolah lainnya.
Melalui program kunjungan antarsekolah, siswa dan guru dapat mempelajari secara langsung praktik penggunaan Bahasa Inggris dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari.
"Yang sekolah negeri belajar ke sekolah SPK karena mereka memang setiap hari menggunakan Bahasa Inggris dalam pembelajaran. Jadi ada pembelajaran sebaya antar sekolah," ujarnya.
Program pembiasaan Bahasa Inggris tersebut nantinya akan dievaluasi secara berkala sebagaimana program pembiasaan bahasa lain yang telah berjalan di Kota Surabaya.
Saat ini terdapat 283 SD negeri di Surabaya. Dispendik berharap seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat beradaptasi secara bertahap sehingga siap ketika kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai diberlakukan pada tahun 2027.
"Kami optimistis. Yang penting dibiasakan dulu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, anak-anak akan lebih percaya diri menggunakan Bahasa Inggris," pungkas Sufyan.
