Keberhasilan adopsi kendaraan listrik tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi baterai atau banyaknya SPKLU yang tersedia. Yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem yang dibangun.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sedang bergerak menuju era kendaraan listrik. Di berbagai kota, pusat perbelanjaan, perkantoran, kawasan industri, hingga ruas jalan tol, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) semakin mudah ditemukan.

Hingga Mei 2026, jumlah SPKLU untuk kendaraan roda empat telah mencapai 4.892 unit. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi energi bukan lagi sekadar rencana, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung.

Namun, di balik optimisme tersebut, ada satu aspek krusial yang tidak boleh terabaikan: perlindungan konsumen.

Selama ini, keberhasilan pengembangan kendaraan listrik sering diukur dari jumlah kendaraan yang terjual atau banyaknya SPKLU yang dibangun. Padahal, bagi masyarakat sebagai pengguna, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya jauh lebih sederhana. Apakah layanan yang diterima adil? Apakah biaya yang dibayarkan sesuai dengan energi yang diperoleh? Dan ketika terjadi masalah, apakah konsumen memiliki perlindungan yang memadai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena SPKLU bukan sekadar infrastruktur ketenagalistrikan. SPKLU adalah titik pertemuan antara teknologi, bisnis, dan hak-hak konsumen.

Di tempat itulah masyarakat membayar suatu layanan dan berhak memperoleh manfaat yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi apabila jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian.

Karena itu, pembangunan SPKLU tidak cukup hanya berbicara tentang teknologi dan investasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap menjadi prioritas utama.

Ketika Konsumen Membeli Sesuatu yang Tidak Dapat Dilihat

Salah satu tantangan unik dalam layanan SPKLU adalah objek yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat secara langsung.

Ketika seseorang membeli bensin, ia dapat menyaksikan jumlah liter yang masuk ke tangki kendaraan. Sebaliknya, pada SPKLU konsumen hanya melihat angka kilowatt-hour (kWh) yang muncul pada layar. Konsumen tidak memiliki alat pembanding untuk memastikan apakah energi listrik yang diterimanya benar-benar sesuai dengan tagihan yang dibayarkan.

Bagi sebagian orang, proses mengisi daya kendaraan listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun pada momen sederhana itulah sesungguhnya terjadi hubungan kepercayaan antara masyarakat dan penyedia layanan. Konsumen menyerahkan uangnya dengan keyakinan bahwa energi yang diterima sesuai dengan yang dibayarkan.

Konsumen tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan menghasilkan layanan yang sesuai. Prinsip sederhana inilah yang menjadi ruh perlindungan konsumen, baik pada SPBU konvensional maupun SPKLU di era kendaraan listrik.

Bagi sebagian keluarga, biaya pengisian kendaraan mungkin bukan angka yang besar. Namun yang dicari bukan semata-mata murah atau mahal, melainkan rasa tenang bahwa transaksi yang dilakukan berlangsung secara jujur dan adil.

Dalam kondisi seperti ini, konsumen sangat bergantung pada akurasi alat ukur dan transparansi informasi yang diberikan penyelenggara layanan. Kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi.

Karena itulah upaya Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan sistem tera dan tera ulang alat ukur SPKLU patut diapresiasi. Kebijakan tersebut bukan sekadar urusan teknis metrologi, melainkan implementasi nyata prinsip perlindungan konsumen.

Langkah Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan sistem tera dan tera ulang SPKLU merupakan implementasi dari prinsip metrologi legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa alat ukur SPKLU bekerja dalam tingkat akurasi yang memenuhi standar metrologi yang berlaku sehingga hak-hak konsumen dalam setiap transaksi tetap terlindungi.

Jika di SPBU terdapat pengawasan terhadap takaran bahan bakar, maka prinsip yang sama harus berlaku pada SPKLU. Konsumen kendaraan listrik memiliki hak yang sama untuk memperoleh ukuran yang akurat, informasi yang transparan, dan kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan.

Lebih jauh lagi, hasil tera seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sertifikasi alat ukur, status kelayakan operasional, hingga riwayat pemeriksaan perlu ditampilkan secara terbuka agar konsumen memiliki dasar untuk mempercayai layanan yang digunakan.

Perlindungan Konsumen Adalah Fondasi Ekosistem Kendaraan Listrik

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, hingga kebijakan penetapan biaya layanan SPKLU.

Berbagai regulasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan yang aman, andal, transparan, dan memberikan kepastian bagi konsumen sebagai pengguna akhir.

Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, pemerintah menetapkan batas maksimum biaya layanan untuk pengisian cepat (fast charging) dan pengisian sangat cepat (ultrafast charging). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian berusaha bagi penyelenggara SPKLU, tetapi juga melindungi konsumen dari potensi pembebanan biaya layanan yang tidak wajar.

Namun regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa pengawasan yang konsisten.

Setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu penguatan pengawasan metrologi pada SPKLU, transparansi informasi transaksi kepada konsumen, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang cepat dan mudah diakses. Ketiga hal tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem kendaraan listrik nasional.

Pengalaman di berbagai sektor menunjukkan bahwa sengketa konsumen sering kali muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya implementasi. Ketika informasi tarif tidak jelas, bukti transaksi sulit dipahami, atau pengaduan tidak ditindaklanjuti dengan baik, kepercayaan masyarakat perlahan akan terkikis.

Perlindungan konsumen dalam layanan SPKLU sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan akurasi pengukuran energi listrik. Konsumen juga berhak memperoleh informasi tarif yang mudah dipahami, bukti transaksi yang jelas, keamanan data pribadi dalam aplikasi pengisian daya, serta mekanisme pengaduan yang cepat apabila terjadi gangguan layanan atau perbedaan tagihan.

Padahal kendaraan listrik masih berada pada tahap membangun kepercayaan publik. Sebagian masyarakat masih menimbang-nimbang untuk beralih dari kendaraan konvensional. Dalam situasi seperti ini, satu pengalaman buruk dapat menyebar lebih cepat dibandingkan seribu kampanye promosi.

Karena itu, operator SPKLU perlu memandang perlindungan konsumen sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif. Pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel justru akan memperkuat loyalitas pengguna serta mempercepat pertumbuhan pasar kendaraan listrik.

Menempatkan Konsumen di Pusat Transisi Energi

Roadmap pengembangan SPKLU hingga tahun 2030 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas jaringan pengisian kendaraan listrik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah padat penduduk dan koridor strategis nasional.

Langkah ini tentu layak diapresiasi. Namun pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan kepercayaan.

Sudah saatnya konsumen ditempatkan sebagai subjek utama dalam transformasi energi, bukan sekadar pengguna akhir dari sebuah kebijakan. Setiap kebijakan terkait SPKLU perlu diuji dengan satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan tersebut memperkuat perlindungan konsumen atau justru menambah beban bagi masyarakat sebagai pengguna layanan?

Pemerintah perlu memastikan adanya standar akurasi yang seragam, pengawasan berkala terhadap alat ukur, sistem pengaduan yang mudah diakses, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana. Di sisi lain, pelaku usaha harus menjamin keterbukaan informasi mengenai tarif, kapasitas pengisian, biaya layanan, dan hak-hak pengguna.

Sementara itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen kendaraan listrik. Konsumen yang memahami haknya akan lebih mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

Pada akhirnya, masa depan kendaraan listrik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah SPKLU yang berdiri atau besarnya investasi yang masuk. Masa depan itu akan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menjamin bahwa setiap transaksi berlangsung jujur, adil, transparan, dan melindungi konsumen.

Kepercayaan tidak lahir dari banyaknya SPKLU yang berdiri, melainkan dari keyakinan masyarakat bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, semakin kuat pula fondasi pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Keberhasilan adopsi kendaraan listrik tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi baterai atau banyaknya SPKLU yang tersedia. Yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem yang dibangun.

Ketika seorang pengguna menghentikan kendaraannya di sebuah SPKLU, ia tidak sekadar membeli listrik. Ia sedang mempercayakan uangnya kepada sebuah sistem yang harus jujur, akurat, dan adil. Karena itu, perlindungan konsumen bukan pelengkap dalam transisi energi, melainkan fondasi yang menentukan keberhasilannya.

Jika hak-hak konsumen terlindungi, kepercayaan akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, masyarakat tidak perlu dipaksa untuk beralih ke kendaraan listrik. Mereka akan melakukannya dengan keyakinan. Sebab, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari berkurangnya emisi karbon atau bertambahnya jumlah SPKLU, tetapi juga dari kemampuan negara dan pelaku usaha menghadirkan layanan yang jujur, transparan, dan berkeadilan bagi setiap konsumen. Di situlah transisi energi yang berkelanjutan menemukan makna yang sesungguhnya.

*) Dr. Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen