TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan telah menanam lebih dari sejuta pohon di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Gerakan ini merupakan aksi nyata dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Hal ini juga selaras dengan agenda pembangunan hijau seiring peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden Republik Indonesia, saat peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2026.
Selain melakukan rehabilitasi lingkungan, Pemprov NTB juga melakukan penguatan tata kelola persampahan, kolaborasi lintas daerah, hingga pemberian apresiasi kepada dunia usaha.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Cibubur, Sabtu (6/6/2026), ditandai dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI. Serta komitmen penanaman dua miliar pohon secara nasional yang dipimpin langsung Presiden RI, bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Gerakan ASRI mengusung kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” dengan hastag #NowForClimate.
Baca juga: Bank NTB Syariah Lakukan Penanaman Pohon dan Launching Produk Proklim Mart di Otak Kokok Joben
Dengan gerakan ini pemerintah mendorong gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.
Dalam dialog nasional yang melibatkan sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan capaian dan agenda strategis lingkungan hidup yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota di NTB sejak tahun 2025.
"Aksi ini sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah," katanya.
Gubernur Iqbal menjelaskan, sejak ada arahan presiden terkait Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemprov NTB secara konsisten menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan.
Gerakan ini melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat.
"Gerakan tersebut terus diperluas sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Iqbal menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang berhasil meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Penerima PROPER Hijau meliputi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Momentum Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Sinergi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Ekologis, serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat perlindungan lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan hutan, dan lahan secara berkelanjutan.
Serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan upaya pelestarian sumber daya alam.
Selain menyampaikan berbagai capaian, Gubernur NTB juga mengangkat sejumlah isu lingkungan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Salah satunya adalah persoalan banjir yang secara berkala melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu.
Menurut Gubernur Iqbal, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang.
Di sektor persampahan, Pemprov NTB terus mendorong penguatan tata kelola yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam forum tersebut, Lalu Iqbal menyampaikan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
Inisiatif ini diharapkan mampu mengubah persoalan lingkungan menjadi sumber manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan percepatan penanganan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).
Serta dukungan pemerintah pusat terhadap penataan kawasan guna memperkuat tata kelola lingkungan dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB tersebut.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup di NTB.
Menteri bahkan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 guna membahas lebih lanjut langkah-langkah percepatan penyelesaian berbagai isu lingkungan strategis yang dihadapi daerah.
Bagi NTB, pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral semata, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
Karena itu, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hutan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sebagai fondasi mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
