SURYA.CO.ID - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah kolaboratif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Upaya tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, serta sistem transportasi nasional.
Keselamatan dinilai harus menjadi prioritas utama yang disepakati seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting di tengah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Dewan Pembina MTI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa Indonesia, khususnya Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam sektor transportasi.
Potensi tersebut didukung kelengkapan infrastruktur dan ekosistem pendukung, mulai dari lembaga pendidikan, pelatihan, operator, hingga dukungan pemerintah.
Namun demikian, ia menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Masih diperlukan penguatan SDM profesional, sistem perawatan, serta standar keselamatan yang konsisten.
"Jawa Timur luar biasa mempunyai potensi,” kata Bambang Haryo di Surabaya.
“Kita punya semuanya, baik akademisi, pelatihan, operator transportasi, dan pemerintah. Tinggal bagaimana memoles dan memberdayakannya agar Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara benar-benar terwujud,” ujarnya.
Menurutnya, dibandingkan beberapa wilayah lain, infrastruktur transportasi di Jawa Timur tergolong paling lengkap.
Mulai dari jaringan jalan, rel kereta api yang terintegrasi ke berbagai wilayah, hingga pelabuhan dan bandara yang cukup banyak dan aktif.
Namun, Bambang menekankan bahwa kelengkapan tersebut harus diimbangi dengan sistem keselamatan yang ketat serta fasilitas perawatan yang memadai.
“Jalan raya kita terpanjang, rel kereta api juga terintegrasi ke berbagai arah, pelabuhan dan bandara juga paling lengkap,” kata Anggota DPR RI tersebut.
“Tetapi semua ini harus dilandasi SDM profesional dan maintenance facility yang kuat, sehingga keselamatan benar-benar terjamin,” lanjut Politisi Gerindra ini.
Ia menambahkan, tantangan utama sektor transportasi saat ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar keselamatan.
Hal ini menjadi semakin penting di tengah masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia.
Data Korlantas Polri mencatat sekitar 141.608 hingga 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025. Angka tersebut tercatat turun sekitar 6,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di Jawa Timur, sepanjang 2025 tercatat 531 kasus kecelakaan dengan 10 korban meninggal dunia. Selain itu, terdapat 51 korban luka berat dan 803 korban luka ringan.
Karena itu, Bambang menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan keselamatan pengguna jalan terus diperkuat.
"Yang paling penting itu bukan hanya janji, tapi bukti. Apa yang disampaikan harus tuntas dan harus selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua MTI Jawa Timur Hari Sugiri menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem transportasi yang lebih efektif.
Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, operator, pemerintah, dan asosiasi profesi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola transportasi.
“Perguruan tinggi butuh operator, operator juga butuh masukan dari perguruan tinggi. Pemerintah juga membutuhkan masukan dari akademisi dan asosiasi. Jadi semuanya harus terhubung dalam satu jaringan,” ujarnya.
MTI menilai penguatan sektor transportasi ke depan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik.
Diperlukan integrasi SDM, sistem perawatan, serta penerapan standar keselamatan yang lebih ketat dan konsisten agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan sistem transportasi menjadi lebih andal.
MTI juga menegaskan komitmennya untuk lebih berorientasi pada aksi nyata di lapangan. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada diskusi atau pertemuan formal, tetapi juga implementasi langsung.
“Organisasi itu harus tertib, harus turun ke lapangan, jangan hanya duduk di meja. Kita harus profesional, solutif, dan tetap solid dalam pelaksanaannya,” kata Hari Sugiri.
Kegiatan silaturahmi dan penguatan organisasi MTI di Jawa Timur digelar di Surabaya, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah, operator transportasi, akademisi, hingga berbagai elemen transportasi lainnya.
