BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Bank Kalsel menggelar High Level Meeting guna membahas persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta melakukan review terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. 

Pertemuan yang berlangsung di Banjarmasin tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan arah pembangunan serta regulasi pengelolaan keuangan daerah, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Bupati HSU H Sahrujani dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten HSU, manajemen Bank Kalsel, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Bupati HSU menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang matang guna memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, serta arah kebijakan nasional.

“APBD merupakan instrumen utama pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Sahrujani.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU memaparkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2026 dan Rancangan APBD 2027.

Dari pihak Bank Kalsel, pertemuan dihadiri jajaran direksi dan pimpinan divisi terkait. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, melalui perwakilan manajemen menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel sangat penting dalam menjaga stabilitas pengelolaan kas daerah serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi perbankan.

Forum tersebut juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari evaluasi pelaksanaan APBD berjalan, proyeksi pendapatan daerah, pengelolaan kas daerah, hingga strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pembahasan turut difokuskan pada langkah-langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi serta upaya menjaga kesehatan fiskal daerah.

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan berbagai masukan terkait penyusunan APBD agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten HSU dan Bank Kalsel berharap proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih terarah, tepat waktu, dan menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Aol)