TRIBUNNEWSMAKER.COM - Polemik penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terus menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa dan pengamat kebijakan publik.

Kali ini, kritik tajam datang dari mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang secara terbuka mempertanyakan dasar penunjukan Nanik untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Dalam pernyataannya, Tiyo Ardianto menilai sosok Nanik S Deyang tidak memiliki rekam jejak maupun kompetensi yang memadai di bidang yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BGN.

Ia menegaskan bahwa jabatan penting yang berkaitan dengan program gizi nasional semestinya diisi oleh figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan keahlian yang relevan.

Menurut Tiyo, proses penunjukan pejabat publik harus mengedepankan profesionalisme agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Kritik tersebut kemudian memicu perdebatan luas di ruang publik, terutama di media sosial, antara pihak yang mendukung dan yang mempertanyakan kepemimpinan Nanik S Deyang.

Sejumlah pihak menilai kritik Tiyo merupakan bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah, sementara pendukung Nanik menilai penilaian tersebut terlalu dini.

Pernyataan Tiyo Ardianto pun semakin menjadi perhatian karena disampaikan di tengah meningkatnya sorotan terhadap kinerja dan arah kebijakan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Baca juga: Sosok Astrio Feligent, Jubir Gerindra Bela Nanik S Deyang Ketua BGN saat Debat dengan Tiyo Ardianto

Seperti diketahui, Ketua BEM UGM Periode 2025 Tiyo Ardianto mengkritik penunjukan Nanik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, pergantian kepemimpinan di BGN belum menunjukkan arah perubahan yang signifikan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tiyo menilai pidato perdana Nanik sebagai Kepala BGN tidak memuat gagasan transformasional yang dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

"Kepala BGN dicopot, Pak Dadan dicopot, diganti Bu Nanik. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nanik, tidak ada satu pun poin transformasional yang disampaikan," kata Tiyo di Bola Liar, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pejabat publik semestinya dipilih berdasarkan kompetensi dan moralitas.

"Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya," ujarnya.

Namun kritik tersebut dibantah Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent.

Menurut Astrio, memimpin BGN tidak harus memiliki latar belakang sebagai ahli gizi.

Ia menegaskan yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola program secara menyeluruh, termasuk tata kelola, rantai pasok, dan pelaksanaan program agar tepat sasaran.

"Tidak perlu background-nya seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini dapat bermanfaat," kata Astrio.

(TribunNewsmaker.com/KompasTV)