TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri petrokimia dan plastik nasional menghadapi tekanan berat sepanjang 2026 akibat situasi ekonomi global dan domestik.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 18.000 per dolar AS, kenaikan harga bahan baku global, mahalnya harga gas industri, hingga banjirnya produk impor dari China dinilai semakin menekan daya saing produsen dalam negeri.
Di tengah upaya mempertahankan produksi dan pasar domestik, pelaku industri kini harus menghadapi lonjakan biaya operasional yang sulit diimbangi dengan kenaikan harga jual.
Baca juga: Perang Pecah Lagi, Israel Bombardir Pabrik Petrokimia Iran Meski Trump Dorong Gencatan Senjata
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, gas menjadi salah satu komponen biaya utama dalam industri petrokimia, terutama untuk proses cracker dan polimerisasi.
Menurutnya, ketika skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih berada di kisaran 6-7 dolar AS per MMBTU, industri masih mampu bersaing dengan produk impor.
"Dengan HGBT dulu itu kita sebenarnya sangat terbantu karena kita bisa mampu bersaing dengan para impor di mana utilisasi kita sedikit terbantu dengan harga gas yang murah 6-7 US dolar. Tapi sekarang penawarannya sudah di atas rata-rata di atas 15 sampai bahkan 20 dolar AS," tutur Fajar kepada Wartawan, Senin (8/6/2026).
Kondisi tersebut terjadi ketika persaingan dengan produsen regional semakin ketat. Harga gas industri di sejumlah negara ASEAN masih berada di bawah 9 dolar AS per MMBTU.
Sementara itu, produsen China mendapat dukungan biaya energi yang lebih rendah dan pasokan bahan baku yang lebih besar.
Menurut Fajar, derasnya arus impor dari China menjadi tantangan lain bagi industri nasional. Produk plastik dan petrokimia asal negeri tersebut masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang sulit disaingi produsen lokal.
"China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300.000 ton per tahun," jelasnya.
Untuk mempertahankan pangsa pasar, perusahaan domestik terpaksa memangkas margin keuntungan. Sejumlah pabrik juga mulai menurunkan tingkat utilisasi produksi guna menekan kerugian.
"Bahkan kita sekarang sudah mencoba dengan 75 persen utilisasi, kita mencoba sedikit di bawah harga China. Jadi kita menggerus margin lumayan cukup besar," ucap Fajar.
Baca juga: Petrokimia Gresik Perkuat Sinergi dengan Sektor Energi, Pasokan Gas untuk Pupuk Nasional Aman
Tekanan semakin besar karena pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku. Namun di sisi lain, perusahaan tidak leluasa menaikkan harga produk akibat persaingan dengan barang impor murah.
"Jadi ada dua hal. Dari sisi pelaku industri hulu memang kita kan pass-through aja. Tetapi dengan banjirnya barang impor, kita tidak bisa pass-through karena kita mau enggak mau harus turunkan harga," ujarnya.
Fajar menambahkan, apabila harga gas tetap bertahan di atas 15 dolar AS per MMBTU, industri berpotensi menghadapi langkah efisiensi yang lebih ekstrem, termasuk pengurangan tenaga kerja (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK).
"Kalau ini tetap dilakukan dengan harga baru di atas 15 dolar AS, ini sudah dekat. Tadinya kita antisipasi masih jauh untuk merumahkan karyawan," kata Fajar.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, industri petrokimia nasional sedang menghadapi tiga tekanan sekaligus, yaitu kenaikan harga bahan baku global, pelemahan rupiah dan persoalan pasokan gas industri.
"Industri petrokimia Indonesia saat ini menghadapi tiga tekanan besar yang datang secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, harga bahan baku global melonjak. Kedua, rupiah melemah hingga berada di kisaran Rp 18.000 per dolar AS. Ketiga, harga gas industri yang selama ini dianggap sebagai penyangga daya saing justru belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pelaku industri," terang Yusuf.
Baca juga: Penutupan Selat Hormuz Ganggu Rantai Pasok Industri Petrokimia, LCI Usulkan Bea Masuk LPG Nol Persen
Ia menjelaskan, tantangan gas industri tidak hanya terkait harga, tetapi juga keterbatasan pasokan yang diterima pelaku usaha. Akibatnya, sebagian perusahaan harus membeli gas regasifikasi dengan harga jauh lebih mahal.
"Realisasi alokasi gas HGBT masih jauh dari kebutuhan industri sehingga sebagian perusahaan harus membeli gas regasifikasi dengan harga yang bisa mencapai hampir tiga kali lipat," sebut Yusuf.
Menurut Yusuf, kombinasi berbagai tekanan tersebut telah mendorong kenaikan harga produk plastik di dalam negeri.
"Dampaknya sudah terlihat dari kenaikan harga plastik domestik yang mencapai sekitar 40-60 persen pada April 2026," ujar peneliti CORE tersebut.
Meski pembangunan kompleks petrokimia baru di dalam negeri berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor, Yusuf menilai langkah itu belum cukup menyelesaikan persoalan mendasar industri.
"Fokus kebijakan tidak cukup hanya menjaga harga gas tetap rendah, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokannya," imbuhnya.
