SURYA.CO.ID SURABAYA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.181 per dolar AS belum berdampak pada tarif penyeberangan lintas Surabaya-Madura melalui Pelabuhan Ujung.
Di tengah tantangan ekonomi dan minimnya okupansi penumpang, layanan penyeberangan ini tetap bertahan sebagai urat nadi transportasi alternatif bagi masyarakat.
PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Surabaya memastikan belum ada rencana kenaikan tarif penyeberangan di lintasan Ujung-Kamal meski nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah.
Kepala Departemen Bisnis dan Pelayanan ASDP Cabang Surabaya, M. Reza Falevi, mengatakan operasional kapal penyeberangan hingga kini masih ditopang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sehingga belum merasakan dampak langsung dari pelemahan rupiah.
Baca juga: Rupiah Melemah, Pengusaha Desak Tarif Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Naik
“Kapal penyeberangan masih menggunakan BBM Solar Subsidi, sampai dengan saat ini belum ada kenaikan tarif penyeberangan apapun. Belum ada dampak efek domino dari kenaikan dolar yang berada di kisaran Rp18.000,” ujar Reza saat ditemui di Pelabuhan Ujung, Senin (8/6/2026).
Menurut Reza, penyeberangan Ujung-Kamal tetap menjadi pilihan masyarakat selain menggunakan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura.
Saat ini, kapal yang beroperasi di lintasan tersebut adalah KMP Jokotole dengan rata-rata melayani 12 trip setiap hari.
“Kalau dari sisi Kamal, Madura penyeberangan dimulai dari jam genap, jam 06.00 WIB, 08.00 WIB, 10.00 WIB, dan 12.00 WIB. Kemudian dari sisi Ujung Surabaya dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 WIB. Rata-rata per trip kurang lebih 20 orang penumpang,” jelasnya.
Reza menambahkan, penyesuaian tarif penyeberangan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Prosesnya harus melalui pembahasan bersama asosiasi pelayaran dan mendapat persetujuan pemerintah.
“Jika ada rencana pengajuan kenaikan tarif, karena ini merupakan lintas provinsi, maka pihak pengelola kapal, atau asosiasi seperti Gapasdap, INFA, akan mengajukannya ke pelabuhan dan Kementerian Perhubungan,” imbuhnya.
Baca juga: Biaya Operasional Makin Naik, Gapasdap Minta Pemerintah Sesuaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
Meski jumlah penumpang relatif terbatas dan kondisi ekonomi menghadirkan berbagai tantangan, ASDP tetap mempertahankan layanan penyeberangan tersebut sebagai bentuk pelayanan publik.
Menurut Reza, secara bisnis operasional lintasan Ujung-Kamal tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Namun keberadaannya dinilai penting untuk menjaga akses transportasi masyarakat, khususnya bagi warga Surabaya dan Madura yang masih mengandalkan jalur laut.
Karena itu, ASDP berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa subsidi operasional agar layanan penyeberangan tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Secara bisnis sebenarnya layanan ini tidak memberikan keuntungan dan cenderung merugi. Namun kami tetap mempertahankan aset dan layanan ini agar masyarakat di Kamal maupun Surabaya tetap memiliki alternatif transportasi penyeberangan,” tandas Reza.
