TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - DPRD Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Muhamad Amud, berhasil mendorong percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Program tersebut ditargetkan mampu mengakomodasi sekitar 2.000 PPPK setiap tahun hingga seluruh tenaga yang memenuhi syarat dapat terserap secara bertahap.

Muhamad Amud menegaskan, kebijakan tersebut telah melalui perhitungan fiskal yang matang dan dipastikan tidak akan membebani keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal Kabupaten Tangerang saat ini masih sangat kuat dan mampu menopang program peningkatan status PPPK tersebut.

Baca juga: Mengenal Sosok Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud! dari Wartawan hingga ke Kursi Dewan

"Kita sudah hitung. Program ini tidak mengganggu fiskal daerah. Justru kemampuan keuangan Kabupaten Tangerang masih aman untuk mendukung pengangkatan PPPK penuh waktu secara bertahap," kata Amud saat ditemui di DPRD Kabupaten Tangerang.

Fiskal Kabupaten Tangerang Masih Aman

Amud menjelaskan, Kabupaten Tangerang saat ini memiliki kekuatan fiskal yang cukup baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

Bahkan, belanja pegawai di Kabupaten Tangerang masih berada di bawah ambang batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah daerah yang mulai mengalami kesulitan akibat tingginya proporsi belanja pegawai dalam APBD.

"Ada daerah yang belanja pegawainya sudah mencapai 40 persen. Mereka sekarang sedang mencari solusi agar bisa kembali ke batas ideal. Kabupaten Tangerang masih dalam posisi aman," ujarnya.

Menurut Amud, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang membuat program pengangkatan PPPK penuh waktu tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan program pembangunan lainnya.

Target Tuntas Sebelum Akhir Masa Jabatan Bupati

DPRD Kabupaten Tangerang menargetkan pengangkatan sekitar 2.000 PPPK penuh waktu setiap tahun.

Jika target tersebut berjalan sesuai rencana, maka hingga 2030 diperkirakan sekitar 8.000 tenaga PPPK dapat diangkat menjadi penuh waktu.

Amud berharap proses tersebut bahkan bisa selesai lebih cepat sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Tangerang saat ini.

"Kita ingin persoalan PPPK ini bisa selesai. DPRD yang mendorong penuh kebijakan ini sejak awal," katanya.

Ia mengungkapkan, sebelum mengambil keputusan tersebut DPRD telah meminta data dari sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk memastikan kemampuan anggaran daerah.

Prioritaskan PPPK yang Mendekati Masa Pensiun

Dalam pelaksanaannya nanti, DPRD meminta agar PPPK yang mendekati usia pensiun menjadi kelompok prioritas untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun.

Selain itu, tenaga kesehatan dan sektor pelayanan publik lainnya juga akan menjadi perhatian dalam proses pengangkatan.

"Saya minta yang sudah mendekati masa pensiun diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Setelah itu baru disesuaikan dengan kebutuhan lainnya seperti tenaga kesehatan dan sektor pelayanan publik," ujarnya.

Sempat Hadapi Kekhawatiran Soal Anggaran

Amud mengakui pembahasan program tersebut sempat berjalan cukup alot karena adanya kekhawatiran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kemampuan anggaran daerah.

Namun setelah dilakukan perhitungan secara detail, seluruh pihak akhirnya sepakat bahwa program tersebut layak dijalankan.

"Kekhawatirannya hanya soal anggaran. Takut terjadi gagal bayar di kemudian hari. Tapi setelah dihitung secara konkret, ternyata kemampuan daerah mencukupi," katanya.

Menurut Amud, satu-satunya faktor yang berpotensi mengganggu perencanaan tersebut adalah apabila terjadi kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19 yang pernah berdampak besar terhadap keuangan daerah.

"Kalau tidak ada situasi seperti Covid lagi, insyaallah aman. Dua ribu PPPK per tahun pun masih sanggup kita akomodasi," tegasnya.

Bupati Tangerang Sudah Menyetujui

Amud memastikan rencana pengangkatan PPPK penuh waktu tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bupati Tangerang.

Saat ini proses administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat masih terus berjalan.

Ia menegaskan, program tersebut tidak akan membebani APBN karena pembiayaan gaji PPPK berasal dari kemampuan keuangan daerah.