BANGKAPOS.COM--Irma Suryani Chaniago merupakan salah satu politisi senior Partai NasDem yang saat ini kembali menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II.
Perempuan kelahiran Metro, Lampung, 6 November 1965 ini dikenal luas sebagai aktivis buruh sebelum terjun ke dunia politik nasional.
Latar Belakang dan Pendidikan
Irma menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia, Jakarta dan lulus pada tahun 2001.
Sebelumnya, ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di beberapa daerah, termasuk Lampung, Palembang, dan Samarinda.
Sejak awal kariernya, Irma telah aktif di dunia kerja, khususnya sektor pelabuhan.
Ia pernah bekerja di PT Pelindo dan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), serta menduduki sejumlah posisi strategis seperti sekretaris direksi hingga manajerial.
Sebelum masuk dunia politik, Irma Suryani dikenal sebagai tokoh gerakan buruh.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI) serta aktif di berbagai organisasi buruh lainnya.
Pengalaman tersebut membuatnya dikenal sebagai figur yang vokal dalam isu ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, serta perlindungan buruh di Indonesia.
Irma mulai terjun ke dunia politik melalui Partai NasDem dan dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di struktur partai.
Pada 2012, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai NasDem.
Selanjutnya, ia beberapa kali dipercaya memimpin bidang strategis, termasuk Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak, serta Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di DPP NasDem.
Karier politiknya di DPR RI dimulai pada periode 2014–2019, di mana ia duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
Pada periode 2019–2024, Irma kembali masuk DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) setelah wafatnya Percha Leanpuri.
Kemudian, pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024–2029.
Selama berkarier di politik, Irma Suryani beberapa kali menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang dinilai kontroversial, terutama terkait isu ketenagakerjaan, politik nasional, dan kebijakan publik.
Kontroversi dan Sorotan Publik Irma Suryani Chaniago
Selama berkarier di dunia politik, Irma Suryani Chaniago beberapa kali menjadi sorotan publik karena pernyataan politiknya yang memicu perdebatan di ruang publik.
1. Polemik TWK KPK dan Pegawai Non-Aktif
Salah satu pernyataan yang paling banyak menuai kritik adalah saat Irma menanggapi polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Ia pernah menyampaikan bahwa pegawai yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan dan rekan-rekannya, tidak boleh merasa sebagai pihak yang paling memiliki KPK.
“Mereka tidak boleh merasa paling pantas untuk bisa tetap di KPK. Mereka tidak identik dengan KPK dan sebaliknya. Jangan merasa memiliki institusi ini, karena institusi ini dibiayai negara dan negara punya aturan,” ucap Irama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021, seperti dikutip dari Antara.
Dia menyinggung saat para pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu direkrut ke badan antirasuah dulu. Justru, menurut dia, proses perekrutan kala itu tak transparan seperti sekarang.
“Pada saat KPK dulu merekrut mereka, apakah ada fairness (keadilan)? Apakah ada keterbukaan pada publik? Padahal mereka digaji memakai dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” ujar Irma.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah pihak yang menilai sikap Irma terlalu berpihak pada proses alih status pegawai KPK.
2. Kartu Prakerja dan Respons terhadap Kritik
Irma juga pernah menjadi sorotan saat menanggapi laporan dugaan pelanggaran pada program Kartu Prakerja di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat itu, ia menyebut kritik terhadap program tersebut sebagai bentuk reaksi berlebihan dari pihak oposisi.
“Kalau dilihat, mereka seperti sudah kehilangan akal untuk menyerang program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi-Ma’ruf, sehingga semuanya dikritik. Padahal rakyat senang dengan ide atau gagasan dari program yang ditawarkan pemerintah saat ini,” kata Irma di Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2019.
Pernyataan tersebut kemudian menuai pro dan kontra di ruang publik.
3. Usulan Debat Capres Berbahasa Inggris
Irma turut memberikan tanggapan terkait usulan penggunaan bahasa Inggris dalam debat capres-cawapres.
Ia menilai usulan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum resmi kenegaraan.
“Soal penggunaan bahasa di forum resmi harus mengikuti peraturan perundang-undang,” ucap Irma di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 17 September 2018. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang wajib dalam forum-forum resmi.
Pernyataan ini memicu diskusi luas terkait fleksibilitas bahasa dalam forum politik nasional.
4. Sorotan Pernyataan ke Rocky Gerung
Irma Suryani juga pernah bersinggungan dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam perdebatan di ruang publik.
Salah satu momen yang ramai dibicarakan adalah ketika terjadi adu komentar terkait kritik terhadap pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, terjadi perbedaan pandangan tajam antara keduanya, termasuk saat Rocky Gerung menyinggung istilah "BADUT" yang kemudian diperdebatkan publik, sementara Irma memberikan respons balik yang menegaskan posisi politiknya.
Peristiwa ini sempat menjadi perhatian di media sosial karena dianggap memperlihatkan perbedaan gaya komunikasi antara politisi dan pengamat politik dalam merespons kritik.
Riwayat Pendidikan:
Riwayat Pekerjaan:
Riwayat Organisasi:
Riwayat Pergerakan:
(Tribunnews.com/Falza/Fersianus Waku/Bangkapos.com)
