Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik
TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember mengalami kendala operasional setelah sejumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara kegiatan produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Kondisi tersebut terjadi akibat dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber pendanaan operasional belum cair hingga awal Juni 2026.
Penghentian sementara operasional dapur MBG berdampak langsung pada ribuan siswa di sejumlah sekolah yang tidak menerima distribusi makanan bergizi pada Senin (8/6/2026).
Situasi ini memunculkan perhatian karena program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik. Ketika distribusi terhenti, penerima manfaat untuk sementara tidak dapat memperoleh layanan sebagaimana biasanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian operasional terjadi di beberapa SPPG yang melayani puluhan sekolah di wilayah Kabupaten Jember.
Pihak pengelola menyebut keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah menjadi faktor utama yang menyebabkan operasional tidak dapat berjalan.
Sementara itu, Satgas MBG Kabupaten Jember memastikan telah menerima laporan terkait kondisi tersebut dan menyebut penghentian sementara operasional kemungkinan berkaitan dengan proses evaluasi penyelenggaraan program MBG yang tengah dilakukan secara nasional.
Baca juga: Demi Pelanggan Tetap Bertahan, Penjual Nasi Bungkus di Jember Putar Otak Hadapi Harga Mahal
Sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember berhenti operasional sementara akibat belum cairnya dana bantuan pemerintah (Banper).
Akibatnya, mereka tidak memproduksi maupun mendistribusikan makanan kepada para penerima manfaat pada Senin (8/6/2026).
Dari data yang dihimpun Tribun Jatim Network, sejumlah sekolah yang biasanya menerima distribusi MBG tidak mendapatkan layanan tersebut. Di antaranya SDN Tegalbesar 3, TK Arni, SDN Kepatihan 5, hingga SMPN 3 Jember.
"Hari ini, anak saya tidak mendapatkan MBG," tutur seorang wali murid SDN Tegalbesar 3 yang enggan disebutkan namanya.
Hal serupa juga disampaikan wali murid SMPN 3 Jember. Menurutnya, pihak sekolah telah menyampaikan informasi sehari sebelumnya bahwa distribusi MBG tidak akan dilakukan.
"Hari ini nggak dapat," ujar seorang wali murid SMPN 3 Jember.
Sejumlah SPPG memutuskan menghentikan sementara produksi MBG karena dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber pembiayaan operasional belum cair hingga Senin (8/6/2026).
Salah satu SPPG di Kecamatan Kaliwates diketahui melayani distribusi MBG untuk 16 sekolah.
Kedua SPPG tersebut menyebut belum cairnya dana bantuan pemerintah menjadi alasan utama penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi makanan.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi, mengaku telah menerima informasi terkait adanya sejumlah SPPG yang tidak beroperasi.
"Mungkin akibat adanya evaluasi total di semua SPPG di Indonesia. Pemkab Jember mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperbaiki penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis secara nasional," ujar Fauzi, Senin (8/6/2026).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jember tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program MBG.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga telah menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Fauzi menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember tidak akan mentoleransi berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keselamatan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program tersebut.
"Ini terbukti dari pengajuan rekomendasi penutupan dua SPPG yang dianggap telah melanggar regulasi," imbuhnya.
Ia juga menyinggung adanya sejumlah kasus yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Jember, termasuk kasus keracunan penerima manfaat dan insiden kebakaran yang terjadi pada dua SPPG.
Pemerintah berharap proses evaluasi yang tengah berjalan dapat memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan.
Saat ini, Pemkab Jember tengah melakukan supervisi terhadap 209 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurut Indra, memang terdapat dua SPPG yang direkomendasikan untuk menghentikan operasional sementara. Namun penghentian itu tidak berkaitan dengan persoalan pencairan dana.
"Tidak ada yang tutup, memang ada yang kami rekomendasikan suspend (tidak beroperasi sementara) namun karena kasus keracunan kemarin, dan kebakaran," tegas Indra.
Dua dapur yang direkomendasikan berhenti sementara yakni SPPG Kaliwates 3 dan SPPG Sumbersari 2.
SPPG Kaliwates 3 masih menjalani sanksi dari BGN setelah terjadi kasus keracunan yang sempat menjadi perhatian beberapa waktu lalu.
Indra yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemkab Jember mengatakan proses supervisi terhadap seluruh SPPG kini hampir selesai.
Saat ini, pihaknya hanya tinggal melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang masih belum lengkap dari beberapa unit layanan.
Ia memastikan selama proses supervisi berlangsung tidak ditemukan dapur yang berhenti beroperasi secara permanen.
Sementara itu, anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, juga membantah kabar bahwa ada dapur MBG yang tutup karena dana bantuan pemerintah belum cair.
"Karena hari ini semua SPPG sudah top-up, dan kemungkinan Senin pekan depan akan cair," ujar Hoirozi.
Menurutnya, meskipun terjadi pergantian pimpinan di BGN yang sempat memunculkan kekhawatiran terkait proses pencairan bantuan pemerintah, kondisi tersebut tidak memengaruhi operasional dapur MBG di Jember.
Pasalnya, anggaran operasional yang tersedia sebelumnya masih mencukupi untuk mendukung kegiatan layanan selama beberapa waktu terakhir.
"Namun hari ini sudah tidak ada masalah lagi karena sudah top-up," imbuh anggota DPRD Jember tersebut.
Satgas MBG Jember memastikan seluruh layanan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Satgas berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada keterangan resmi dari pihak terkait.
