TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat Timur Tengah bergolak karena benturan kekuatan Iran vs Amerika dan Israel, narasi media-media internasional selalu "terjebak" pada dampak serangan kedua belah pihak maupun efek kerusakan ekonomi global.
Namun, ada satu pola asimetris yang kerap luput dari analisis media maupun pakar.
Pola itu adalah, setiap kali Israel mengalami kebuntuan militer atau gagal menangkal serangan langsung dari kekuatan setara seperti Iran, Tel Aviv hampir selalu mengalihkan sasaran kemarahannya kepada entitas yang paling rapuh dan tidak berdaya: warga sipil di Jalur Gaza.
Gaza, dalam arsitektur perang regional ini, telah direduksi fungsinya menjadi kantong "sandera geopolitik" yang dieksploitasi sebagai pelampiasan frustrasi militer Israel.
Pola ini terlihat sangat benderang ketika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengumumkan peluncuran "Operasi Kemenangan" (Operation Victory).
Menggunakan gelombang rudal balistik canggih, Teheran secara presisi menghantam jantung infrastruktur militer Tel Aviv, termasuk pangkalan udara strategis Nevatim dan Tel-Nof.
Serangan masif ini merupakan balasan langsung atas tindakan Israel yang sebelumnya nekat membom wilayah Najafabad di Isfahan, wilayah pinggiran Teheran, Tabriz, serta Kompleks Petrokimia Karun Mahshahr yang memotong 28 persen produksi petrokimia Iran.
Alih-alih mampu memberikan pukulan balik yang sepadan secara militer langsung ke Teheran—terutama karena adanya risiko eskalasi global yang diwanti-wanti oleh sekutunya sendiri—Israel justru mengambil langkah yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan militer: menutup total seluruh koridor kemanusiaan di Jalur Gaza.
Badan Koordinasi Aktivitas Pendudukan Israel di Wilayah Palestina (COGAT) mengonfirmasi penutupan total pintu perbatasan Kerem Shalom dan Rafah dengan alasan "menilai situasi keamanan."
Tindakan mengunci mati pasokan makanan dan obat-obatan bagi jutaan manusia yang kelaparan di Gaza, pasca-pangkalan militer mereka dihantam rudal Iran, adalah definisi paling murni dari hukuman kolektif (collective punishment).
Israel menggunakan kelaparan massal di Gaza sebagai proksi pembalasan untuk mengirim pesan psikologis kepada Iran dan aliansinya: "Jika kalian memukul militer kami, kami akan mencekik bayi-bayi di Gaza hingga mati."
Penutupan total ini memperparah krisis kemanusiaan yang sebenarnya sudah dirancang secara sistematis sejak awal tahun.
Berdasarkan data pejabat Palestina, sejak Maret silam, Israel telah memangkas drastis pengiriman bantuan hingga hanya tersisa 10 persen dari kebutuhan riil minimum populasi.
Dari sekitar 6.000 truk yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar nutrisi paling dasar agar warga tidak mati kelaparan, Tel Aviv hanya mengizinkan 640 truk bantuan masuk.
Ironisnya, dengan narasi yang memanipulasi fakta, pihak COGAT justru mengeklaim di akun resmi mereka bahwa jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza selama ini telah melampaui kebutuhan nutrisi populasi di sana.
"Klaim sepihak ini seolah menjadi pembenaran moral bagi publik domestik Israel bahwa menghentikan bantuan makanan adalah langkah taktis yang sah-sah saja diambil dalam situasi darurat militer," tulis situs The Cradle dalam laporan terbarunya, Senin (8/6/2026).
Masih menurut laporan tersebut, Teheran kini tidak lagi ragu menetapkan batasan perang (rules of engagement) baru yang sangat ketat: setiap kali jet tempur Israel menyentuh atau membom wilayah Beirut, Lebanon—tempat Hizbullah bernaung—maka rudal balistik Iran akan langsung meluncur ke wilayah pendudukan Israel.
"Kami sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika kejahatan di pinggiran kota Beirut meluas, kami akan menyerang target di wilayah pendudukan," demikian bunyi pernyataan resmi dari Markas Besar Khatam al-Anbiya, salah satu komando tertinggi militer IRGC.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Iran kini memegang kendali atas ritme eskalasi, sebuah realitas pahit yang sulit diterima oleh doktrin militer Israel yang terbiasa menyerang tanpa pernah dibalas.
Di sisi lain, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mati-matian menolak batasan simetris yang dipaksakan oleh Republik Islam tersebut. Pihak Tel Aviv menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima situasi di mana Israel dihujani rudal setiap kali militer mereka memutuskan untuk menyerang distrik Dahiyeh di Beirut Selatan.
Penolakan ini memicu lingkaran setia di mana Israel terus memukul Lebanon, Iran membalas ke Tel Aviv, dan Gaza kembali menanggung akibatnya melalui bom dan kelaparan.
Di tengah sengkarut ini, posisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampak sangat mendua.
Melalui platform Truth Social, Trump dengan percaya diri menulis: "Kedua belah pihak, Israel dan Iran, sedang berupaya untuk segera melakukan Gencatan senjata! Negosiasi akhir mengenai 'Perdamaian' sedang berlangsung, sejauh tidak terganggu oleh ketidaktahuan atau kebodohan."
Namun, retorika perdamaian Trump tersebut langsung runtuh oleh kebijakannya sendiri, di mana ia menegaskan bahwa blokade sepihak yang ilegal terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan secara penuh sampai kesepakatan final tercapai.
Ketimpangan kebijakan ini membuat Iran sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap fungsi Washington sebagai mediator yang jujur dalam konflik ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, dengan tegas menuding bahwa Washington memikul tanggung jawab penuh atas runtuhnya stabilitas di kawasan.
"Iran saat ini memiliki informasi yang menunjukkan adanya koordinasi AS dengan Israel dalam masalah militer ofensif maupun defensif," ujar Baghaei dalam konferensi pers di Teheran.
Baghaei menambahkan bahwa apakah Israel selalu mematuhi instruksi AS atau tidak, itu adalah hal yang bisa diperdebatkan. Namun, sebagai pihak yang ikut menandatangani klausul gencatan senjata sebelumnya, AS tidak bisa cuci tangan begitu saja.
"Setiap pelanggaran gencatan senjata, baik oleh AS sendiri atau melalui Israel di Lebanon, akan membuat Washington bertanggung jawab atas segala konsekuensinya," tegasnya.
Keterlibatan aktif AS ini terkonfirmasi di lapangan melalui peran aktif Komando Sentral AS (CENTCOM). Ketika Iran meluncurkan puluhan rudalnya, saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa militer AS berpartisipasi langsung dalam operasi intersepsi rudal untuk melindungi kota-kota Israel.
Aliansi defensif ini memperlihatkan bahwa klaim "gencatan senjata" dari Gedung Putih hanyalah tameng retorika, sementara mesin perang mereka tetap bekerja bahu-membahu dengan Tel Aviv.
Krisis ini semakin meluas ke jalur perdagangan global ketika Angkatan Bersenjata Yaman (Houthi) ikut mengambil tindakan konkret untuk memecah pengepungan atas Gaza.
Sebagai bentuk solidaritas nyata dalam poros perlawanan, Yaman secara resmi mengumumkan penutupan total Selat Bab al-Mandab di Laut Merah bagi seluruh navigasi maritim yang berafiliasi dengan Israel, menjadikannya target militer yang sah.
Gaza paling tragis
Namun, sementara Yaman mencoba menekan ekonomi Israel di laut, dan Iran menghantam pangkalan udara mereka di darat, nasib warga sipil di dalam Jalur Gaza tetap menjadi yang paling tragis.
Mereka terus dibom di bawah bayang-bayang gencatan senjata formal yang sudah mati di atas kertas.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan bahwa sejak kesepakatan gencatan senjata yang diklaim berlaku pada Oktober tahun lalu, serangan Israel justru tetap berjalan konstan, menewaskan sedikitnya 970 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.063 lainnya.
Dalam penutup laporannya, Cradle menulis," Pada akhirnya, ketika Israel tidak lagi mampu menyembunyikan kerapuhan sistem pertahannanya dari serangan rudal balistik Iran, mereka memilih untuk mempertahankan ilusi kekuatannya dengan cara menindas Gaza."